indosiar.com, Jakarta - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan memprioritaskan proses audit terhadap proyek-proyek pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah mengingat tingginya penyelewengan dana di sektor tersebut.
Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Anwar Nasution usai membuka workshop Perhimpunan BPK se Asia di Jakarta Senin (07/08/06) siang mengatakan, beberapa kasus korupsi di instansi pemerintah banyak ditenggarai akibat penyimpangan dalam proyek pengadaan barang dan jasa.
Padahal sebagian besar penggunaan dana APBN diserap dalam proyek pengadaan barang dan jasa seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan buku-buku dan obat-obatan.
Menurut Anwar, penyimpangan tersebut terjadi mulai pada tahap perencanaan hingga tahap pelaksanaan. Oleh karena itu BPK akan memprioritaskan proses audit terhadap semua proyek pengadaan barang dan jasa di instansi pemerintah pusat maupun daerah.
Menanggapi kekhawatiran tuduhan korupsi terhadap kerja pemerintah yang menangani proyek pengadaan tersebut, Anwar menegaskan tidak perlu takut jika memang tidak melakukan penyimpangan. BPK berusaha melakukan tugas secara profesional dan independen dalam rangka menyelamatkan keuangan negara. (Budiono dan Nurkayat/Sup)