HOME | BERITA | INFO UNTUK ANDA | LIVE STREAMING | LOWONGAN
indosiar dot com
FOKUS | PATROLI | RAGAM | GOSSIP | SINOPSIS | RESPOND ONLINE | INDOSIAR PEDULI | CORPORATE INFO
FOKUS

Dana Aspirasi, Untuk Siapa Sih... ?



Baca Juga:


Tags:

kalangan dpr dana aspirasi

Berita HOT:

indosiar.com, Jakarta - Wacana perlunya penyediaan dana aspirasi sebesar 15 miliar rupiah per tahun untuk setiap daerah pemilihan, kini menjadi pembicaraan ramai di masyarakat. Sejumlah kegiatan diskusi di kalangan politisi dan penggiat anti korupsi, ramai membahas masalah ini. Ada yang mendukung, tapi tak sedikit yang menolak, tentu dengan berbagai argumentasi.

Ketua Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), Sebastian Salang misalnya, menilai usulan ini merupakan pelanggaran konstitusi, bahkan sebuah kejahatan, karena itu harus ditolak. Alasan anggota dewan dana ini untuk menyelesaikan pembangunan yang tertunda, menurut Sebastian, sama saja mengambil alih tugas pemerintah. DPR, lebih baik meningkatkan pengawasan, dan bukan justru membuat penyimpangan.
 
Sikap menolak juga disampaikan Martin Hutabarat, politisi dari Partai Gerindra. Martin mengatakan, sudah bukan zamannya lagi menyenangkan rakyat dengan membagi-bagikan uang, apalagi oleh Anggota DPR. Membenahi birokrasi, mencegah korupsi, jauh lebih penting dan harus dilakukan para Anggota DPR.

Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie mengatakan, wacana dana aspirasi yang mereka gulirkan, murni aspirasi yang mereka tangkap dari daerah. Bertujuan agar pembangunan di daerah bisa merata, tanpa melihat jumlah penduduk. Teknis dan mekanisme penyalurannya pun, tidak seperti yang ramai dibicarakan masyarakat.
 
Sekjen Partai Golkar Idrus Marham menilai, opini yang berkembang di masyarakat soal wacana dana aspirasi, sudah jauh melenceng dari substansi usulan yang mereka tawarkan. Padahal, dana aspirasi ini, menurutnya, bertujuan pembangunan lebih menyentuh masyarakat daerah sampai ke desa, dan penggunaannya bisa dipertanggungjawabkan.

Wacana dana aspirasi ini, di kalangan Anggota DPR sendiri, ditanggapi beragam, termasuk para politisi partai koalisi. Ada yang mendukung, walau dengan bahasa yang agak malu-malu, sampai yang tegas-tegas menolak, tentu dengan berbagai argumentasi.
Intinya, di pihak yang setuju, mengaku bisa memahami ide ini, karena dana yang akan digulirkan, lebih menyentuh masyarakat daerah. Tapi bagi yang tidak setuju, selain menilai menyimpang dari tiga fungsi pokok DPR, penggunaan dan skema penyalurannya belum memiliki payung hukum yang kuat.
                                           
Lalu bagaimana sikap pemerintah?. Menteri Keuangan Agus Martowardoyo, dalam rapat paripurna DPR Selasa 1 Juni 2010 lalu mengatakan, usulan dana aspirasi 15 miliar rupiah per tahun per satu daerah pemilihan ini, berpotensi melangar undang-undang. Lagi pula menurutnya, alokasi dana ini kurang memenuhi rasa keadilan. Selain karena keterwakilan daerah pemilihan tidak hanya oleh DPR, tapi juga oleh DPD dan DPRD, keterwakilan anggota DPR untuk masing-masing daerah pemilihan, berdasarkan jumlah penduduk. Maka daerah padat akan lebih banyak menerima dana aspirasi lebih banyak.

Karena itu kepada wartawan di sela-sela rapat paripurna itu, menteri keuangan belum bisa secara tegas menyampaikan sikap pemerintah  soal ini, dengan alasan masih akan dibicarakan lagi di panitia kerja.

Pro kontra akan terus berkembang, menyikapi wacana dana aspirasi ini. Secara umum, mereka yang menolak beranggapan, pengguliran dana ini, berpotensi melemahkan fungsi pemerintah, karena jika disetujui, legislatif dianggap ikut memainkan fungsi eksekutif menyangkut penyaluran dana APBN. Karena itu, banyak yang sependapat jika pemerintah memilih sikap menolak gagasan ini. (Tim Liputan/Sup)

Bookmark and Share