FOKUS
Meminta Dukungan DPR
DPRD Se-Indonesia Tolak Revisi PP 37
indosiar.com, Jakarta - Anggota DPRD se- Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kota dan Kabupaten se- Indonesia Senin (12/02/07) kemarin, mendatangi DPR RI meminta dukungan untuk menolak resivi Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 tahun 2006. Mereka menilai pemerintah tidak konsisten dengan keputusannya.
Ribuan Anggota DPRD yang tergabung dalam Asosiasi DPRD Kota/Kabupaten Seluruh Indonesia kemarin mendatangi gedung DPR Jakarta. Kedatangan para wakil rakyat daerah ini meminta kejelasan sikap pemerintah tentang PP 37 tahun 2006 soal rapelan dana tunjangan.
Mereka diterima Ketua DPR Agung Laksono diruang Paripurna Nusantara II Gedung DPR Jakarta. Ketua Umum Asosiasi DPRD Kota/Kabupaten Haris mengatakan, dengan dibatalkannya PP 37 tahun 2006 para Anggota DPRD merasa dirugikan. Pasalnya lanjut Haris, sebagai bagian dari penyelenggara pemerintahan daerah telah dicemarkan nama baik dan kehormatannya. Oleh karena itu Asosiasi DPRD Kota/Kabupaten mendesak pemerintah segera menetapkan revisi PP No.37 tahun 2006.
Mereka juga meminta dukungan politik DPR Pusat dengan meminta kejelasan sikap pemerintah yang dinilai tidak konsisten. Suasana sidang sempat diwarnai banyaknya anggota DPRD yang mengajukan insterupsi menyatakan ketidakpuasannya.
Menanggapi desakan tersebut Ketua DPR Agung Laksono berjanji akan segera membahas dengan Pemerintah Pusat. Agung Laksono juga meminta Anggota DPRD berbesar hati dan memberi waktu kepada pemerintah untuk mengkaji ulang.
Keputusan pemerintah menerbitkan PP 37 tahun 2006 untuk mendukung Anggota DPRD saat melakukan kunjungan kerja ke daerah pemilihannya melalui tunjangan dana komunikasi intensif DPRD. Namun keputusan tersebut justru menuai konstroversi dan protes berbagai pihak hingga akhirnya pemerintah mencabut kembali.
Meski ada yang mengaku belum menerima, namun tidak sedikit anggota DPRD lainnya yang telah menghabiskan dana tunjangan rapelan tersebut. (Budiono dan Tarwin Nasution/Sup)
Page: 1 2
1-Mar-2007 09:46:29 WIB by Faridha
Saya mewakili suara mayoritas rakyat Indonesia sangat setuju jika PP 37 tahun 2006 dicabut kembali karena mengingat kondisi sebagian masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih dalam garis kemiskinan. Apakah pemerintah tega membiarkan rakyat yang miskin semakin tertindas dan lebih memilih mensejahterakan kehidupan para anggota DPRD yang sudah memiliki gaji yang cukup besar. Dari pada dana diberikan untuk para anggota DPRD bukankah lebih baik jika dana itu dialihkan untuk tunjangan kesehatan atau kesejahteraan rakyat yang miskin yang lebih membutuhkan bantuan dari pemerintah, bukankah fakir miskin dan anak2 terlantar merupakan adalah tanggungan pemerintah. Saya mohon para bapak dan ibu anggota DPRD sadar dan tidak serakah, pikirkan nasib orang2 yang susah dan menderita jangan hanya memikirkan diri sendiri untuk menumpuk harta, saya rasa bapak dan ibu masih punya perasaan dan hati nurani. ingat, Negara yang kuat yaitu jika rakyatnya kuat, jika sebagian rakyat Indonesia miskin dan kekurangan bagaimana nasib Negara kita nanti.
Saya mewakili suara mayoritas rakyat Indonesia sangat setuju jika PP 37 tahun 2006 dicabut kembali karena mengingat kondisi sebagian masyarakat Indonesia yang sebagian besar masih dalam garis kemiskinan. Apakah pemerintah tega membiarkan rakyat yang miskin semakin tertindas dan lebih memilih mensejahterakan kehidupan para anggota DPRD yang sudah memiliki gaji yang cukup besar. Dari pada dana diberikan untuk para anggota DPRD bukankah lebih baik jika dana itu dialihkan untuk tunjangan kesehatan atau kesejahteraan rakyat yang miskin yang lebih membutuhkan bantuan dari pemerintah, bukankah fakir miskin dan anak2 terlantar merupakan adalah tanggungan pemerintah. Saya mohon para bapak dan ibu anggota DPRD sadar dan tidak serakah, pikirkan nasib orang2 yang susah dan menderita jangan hanya memikirkan diri sendiri untuk menumpuk harta, saya rasa bapak dan ibu masih punya perasaan dan hati nurani. ingat, Negara yang kuat yaitu jika rakyatnya kuat, jika sebagian rakyat Indonesia miskin dan kekurangan bagaimana nasib Negara kita nanti.
14-Feb-2007 13:45:26 WIB by A
KOMITMEN PRESIDEN MENDORONG GOOD GOVERNANCE
Desakan publik agar PP 37 Tahun 2006 dibatalkan karena cenderung memboroskan uang negara akhirnya direspon oleh Presiden SBY. Setelah melakukan pengkajian mendalam dan mendengar dari Depdagri serta masukan lainnya, SBY mengambil sikap agar PP tersebut dibatalkan. Pembatalan ini menurut Presiden, untuk menghindari kekeliruan penafsiran di lapangan dan pengeluaran keuangan daerah yang tidak perlu.
Sebagai langkah lanjut, Presiden mengharapkan agar nantinya PP pengganti bisa memperbaiki pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi. Pasal dimaksud antara lain, pertama, penghapusan pasal 14D yang mengatur tentang pemberlakuan surut PP 37 Tahun 2006 tersebut. Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang telah menerima tunjangan rapelan tersebut sesuai dengan PP 37 Tahun 2006, harus mengembalikan dana tersebut ke Kas Umum Daerah paling lambat bulan Desember 2007. Kedua, Pembatasan pemberian tunjangan operasional hanya kepada pimpinan DPRD, secara kolektif dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak untuk keperluan pribadi. Ketiga, penetapan kategorisasi daerah berdasarkan kemampuan keuangannya menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, rendah. Pemberian tunjangan kepada pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya sesuai dengan kategori tersebut. SBY berharap bahwa dengan revisi ini pimpinan dan anggota DPRD dapat menjalankan fungsinya dengan baik mewakili rakyat dengan senantiasa menjunjung tinggi dan mengutamakan kepentingan rakyat yang lebih luas.
Di sisi lain, keberanian SBY untuk memihak kepentingan rakyat banyak dan memotong hak-hak istimewa para anggota DPRD merupakan langkah positif demi terwujudnya good governance. Sebelumnya, SBY juga sudah menggulirkan kebijakan agar para aparat memperhatikan tertib administrasi anggaran. SBY tak hanya bicara, dirinya juga memulai berbagai langkah yang menuju pada penghematan anggaran sejak dari istana. Sebagaimana dilansir sejumlah media, selama 2006 lalu, istana negara mampu menghemat anggaran hingga 60 miliar rupiah. Selanjutnya, sisa anggaran tersebut oleh SBY diserahkan ke kas negara.
Lebih jauh, SBY juga serius mendorong terciptanya iklim anti-korupsi dengan melakukan sejumlah gebrakan. Hingga kini, tak kurang dari 200 pejabat baik di pusat dan daerah yang tengah berurusan dengan hukum terkait tindak pidana korupsi.
Pengirim :
Yusuf Bachtiar
Jl. Mojoklanggru Lor VII C1 F/15
Surabaya – Jawa Timur
HP. 081548045822
KOMITMEN PRESIDEN MENDORONG GOOD GOVERNANCE
Desakan publik agar PP 37 Tahun 2006 dibatalkan karena cenderung memboroskan uang negara akhirnya direspon oleh Presiden SBY. Setelah melakukan pengkajian mendalam dan mendengar dari Depdagri serta masukan lainnya, SBY mengambil sikap agar PP tersebut dibatalkan. Pembatalan ini menurut Presiden, untuk menghindari kekeliruan penafsiran di lapangan dan pengeluaran keuangan daerah yang tidak perlu.
Sebagai langkah lanjut, Presiden mengharapkan agar nantinya PP pengganti bisa memperbaiki pasal-pasal yang menimbulkan kontroversi. Pasal dimaksud antara lain, pertama, penghapusan pasal 14D yang mengatur tentang pemberlakuan surut PP 37 Tahun 2006 tersebut. Bagi pimpinan dan anggota DPRD yang telah menerima tunjangan rapelan tersebut sesuai dengan PP 37 Tahun 2006, harus mengembalikan dana tersebut ke Kas Umum Daerah paling lambat bulan Desember 2007. Kedua, Pembatasan pemberian tunjangan operasional hanya kepada pimpinan DPRD, secara kolektif dalam pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan sehari-hari, tetapi tidak untuk keperluan pribadi. Ketiga, penetapan kategorisasi daerah berdasarkan kemampuan keuangannya menjadi tiga kategori, yaitu tinggi, sedang, rendah. Pemberian tunjangan kepada pimpinan dan anggota DPRD disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerahnya sesuai dengan kategori tersebut. SBY berharap bahwa dengan revisi ini pimpinan dan anggota DPRD dapat menjalankan fungsinya dengan baik mewakili rakyat dengan senantiasa menjunjung tinggi dan mengutamakan kepentingan rakyat yang lebih luas.
Di sisi lain, keberanian SBY untuk memihak kepentingan rakyat banyak dan memotong hak-hak istimewa para anggota DPRD merupakan langkah positif demi terwujudnya good governance. Sebelumnya, SBY juga sudah menggulirkan kebijakan agar para aparat memperhatikan tertib administrasi anggaran. SBY tak hanya bicara, dirinya juga memulai berbagai langkah yang menuju pada penghematan anggaran sejak dari istana. Sebagaimana dilansir sejumlah media, selama 2006 lalu, istana negara mampu menghemat anggaran hingga 60 miliar rupiah. Selanjutnya, sisa anggaran tersebut oleh SBY diserahkan ke kas negara.
Lebih jauh, SBY juga serius mendorong terciptanya iklim anti-korupsi dengan melakukan sejumlah gebrakan. Hingga kini, tak kurang dari 200 pejabat baik di pusat dan daerah yang tengah berurusan dengan hukum terkait tindak pidana korupsi.
Pengirim :
Yusuf Bachtiar
Jl. Mojoklanggru Lor VII C1 F/15
Surabaya – Jawa Timur
HP. 081548045822
14-Feb-2007 01:04:14 WIB by gila
Hai kalian para wakil rakyat. yang menamkan diri DPR.Kalian itu tidak lebih dari seorang Perampok.kalau kalian mau Tunjukin sama rakyat yang bener.tuh urus si Suyitno Landung.kalian urus tuh.masa penjahat seperti dia tidak di simpan di Cipinang..??
Hai kalian para wakil rakyat. yang menamkan diri DPR.Kalian itu tidak lebih dari seorang Perampok.kalau kalian mau Tunjukin sama rakyat yang bener.tuh urus si Suyitno Landung.kalian urus tuh.masa penjahat seperti dia tidak di simpan di Cipinang..??
14-Feb-2007 00:48:19 WIB by Rakus
beginilah Kalau Jadi Orang Rakus.tidak mikirin orang lain..saya kutuk kalian jadi Anjing...
beginilah Kalau Jadi Orang Rakus.tidak mikirin orang lain..saya kutuk kalian jadi Anjing...
13-Feb-2007 22:44:16 WIB by anjing
eehh kalian nggak tau ya..?? Wong Jadi DPR itu mahal.Jadi wajar dong kalo aku ini Minta rapel.Juga kalo Korupsi jangan marah ya..?? Kalo rakyat kelaparan ato Kebanjiran..ya Biarin aja.kenapa gua urusin.?? Kenapa ngga jadi seperti saya(DPR)
eehh kalian nggak tau ya..?? Wong Jadi DPR itu mahal.Jadi wajar dong kalo aku ini Minta rapel.Juga kalo Korupsi jangan marah ya..?? Kalo rakyat kelaparan ato Kebanjiran..ya Biarin aja.kenapa gua urusin.?? Kenapa ngga jadi seperti saya(DPR)
13-Feb-2007 16:46:24 WIB by handoyo
Tandain saja orang-orang yang unjuk rasa ke DPR. Tahun depan jangan pilih mereka dan dari fraksi mana saja mereka. Kalau partainya tidak merecall mereka, jangan pilih lagi partainya.
Tandain saja orang-orang yang unjuk rasa ke DPR. Tahun depan jangan pilih mereka dan dari fraksi mana saja mereka. Kalau partainya tidak merecall mereka, jangan pilih lagi partainya.
13-Feb-2007 16:05:17 WIB by budi
bagi anggota DPRD seluruh Indonesia yang terhormat:
seharusnya Anda semua ikut merasakan berbagai penderitaan rakyat yang hingga kini terus melanda rakyat Indonesia, mulai bencana alam hingga kenaikan harga sembako (BERAS) yang terus melambung. Katanya Anda itu wakil rakyat yang aspiratif (peka terhadap penderitaan rakyat kecil), MANA BUKTINYA? Anda ramai-ramai ke Jakarta bukannya menyumbang korban banjir, malah ramai-ramai minta dukungan politik agar rapelan itu tidak jadi dikembalikan. Saat harga BBM naik, Anda diam, karena Anda tidak langsung kena imbasnya. Tapi soal PP itu di mana Anda yang kena imbas langsung, Anda ramai-ramai protes. gaji kalian itu sudah melebihi di atas honore rakyat Indonesia. kalian penuh dengan tunjangan, hidup kalian bergelimang dengan kemewahan. jujur saja kalian butuh uang yang buannnnyyyyyyaaaaaak toooo? ITUKAH NAMANYA KEADILAN YANG MEMBELA KEPENTINGAN RAKYAT KECIL? DI MANA HATI NURANI KALIAN HAI ANGGOTA DEWAN YANG MULIA?
bagi anggota DPRD seluruh Indonesia yang terhormat:
seharusnya Anda semua ikut merasakan berbagai penderitaan rakyat yang hingga kini terus melanda rakyat Indonesia, mulai bencana alam hingga kenaikan harga sembako (BERAS) yang terus melambung. Katanya Anda itu wakil rakyat yang aspiratif (peka terhadap penderitaan rakyat kecil), MANA BUKTINYA? Anda ramai-ramai ke Jakarta bukannya menyumbang korban banjir, malah ramai-ramai minta dukungan politik agar rapelan itu tidak jadi dikembalikan. Saat harga BBM naik, Anda diam, karena Anda tidak langsung kena imbasnya. Tapi soal PP itu di mana Anda yang kena imbas langsung, Anda ramai-ramai protes. gaji kalian itu sudah melebihi di atas honore rakyat Indonesia. kalian penuh dengan tunjangan, hidup kalian bergelimang dengan kemewahan. jujur saja kalian butuh uang yang buannnnyyyyyyaaaaaak toooo? ITUKAH NAMANYA KEADILAN YANG MEMBELA KEPENTINGAN RAKYAT KECIL? DI MANA HATI NURANI KALIAN HAI ANGGOTA DEWAN YANG MULIA?
13-Feb-2007 16:00:45 WIB by ANDY
bagi anggota DPRD seluruh Indonesia yang terhormat:
seharusnya Anda semua ikut merasakan berbagai penderitaan rakyat yang hingga kini terus melanda rakyat Indonesia, mulai bencana alam hingga kenaikan harga sembako (BERAS) yang terus melambung. Katanya Anda itu wakil rakyat yang aspiratif (peka terhadap penderitaan rakyat kecil), MANA BUKTINYA? Anda ramai-ramai ke Jakarta bukannya menyumbang korban banjir, malah ramai-ramai minta dukungan politik agar rapelan itu tidak jadi dikembalikan. Saat harga BBM naik, Anda diam, karena Anda tidak langsung kena imbasnya. Tapi soal PP itu di mana Anda yang kena imbas langsung, Anda ramai-ramai protes. ITUKAH NAMANYA KEADILAN YANG MEMBELA KEPENTINGAN RAKYAT KECIL? DI MANA HATI NURANI KALIAN HAI ANGGOTA DEWAN YANG MULIA?
bagi anggota DPRD seluruh Indonesia yang terhormat:
seharusnya Anda semua ikut merasakan berbagai penderitaan rakyat yang hingga kini terus melanda rakyat Indonesia, mulai bencana alam hingga kenaikan harga sembako (BERAS) yang terus melambung. Katanya Anda itu wakil rakyat yang aspiratif (peka terhadap penderitaan rakyat kecil), MANA BUKTINYA? Anda ramai-ramai ke Jakarta bukannya menyumbang korban banjir, malah ramai-ramai minta dukungan politik agar rapelan itu tidak jadi dikembalikan. Saat harga BBM naik, Anda diam, karena Anda tidak langsung kena imbasnya. Tapi soal PP itu di mana Anda yang kena imbas langsung, Anda ramai-ramai protes. ITUKAH NAMANYA KEADILAN YANG MEMBELA KEPENTINGAN RAKYAT KECIL? DI MANA HATI NURANI KALIAN HAI ANGGOTA DEWAN YANG MULIA?
13-Feb-2007 15:58:43 WIB by ANDY WINARSO
bagi anggota DPRD seluruh Indonesia yang terhormat:
seharusnya Anda semua ikut merasakan berbagai penderitaan rakyat yang hingga kini terus melanda rakyat Indonesia, mulai bencana alam hingga kenaikan harga sembako (BERAS) yang terus melambung. Katanya Anda itu wakil rakyat yang aspiratif (peka terhadap penderitaan rakyat kecil), MANA BUKTINYA? Anda ramai-ramai ke Jakarta bukannya menyumbang korban banjir, malah ramai-ramai minta dukungan politik agar rapelan itu tidak jadi dikembalikan. Saat harga BBM naik, Anda diam, karena Anda tidak langsung kena imbasnya. Tapi soal PP itu di mana Anda yang kena imbas langsung, Anda ramai-ramai protes. ITUKAH NAMANYA KEADILAN YANG MEMBELA KEPENTINGAN RAKYAT KECIL? DI MANA HATI NURANI KALIAN HAI ANGGOTA DEWAN YANG MULIA?
bagi anggota DPRD seluruh Indonesia yang terhormat:
seharusnya Anda semua ikut merasakan berbagai penderitaan rakyat yang hingga kini terus melanda rakyat Indonesia, mulai bencana alam hingga kenaikan harga sembako (BERAS) yang terus melambung. Katanya Anda itu wakil rakyat yang aspiratif (peka terhadap penderitaan rakyat kecil), MANA BUKTINYA? Anda ramai-ramai ke Jakarta bukannya menyumbang korban banjir, malah ramai-ramai minta dukungan politik agar rapelan itu tidak jadi dikembalikan. Saat harga BBM naik, Anda diam, karena Anda tidak langsung kena imbasnya. Tapi soal PP itu di mana Anda yang kena imbas langsung, Anda ramai-ramai protes. ITUKAH NAMANYA KEADILAN YANG MEMBELA KEPENTINGAN RAKYAT KECIL? DI MANA HATI NURANI KALIAN HAI ANGGOTA DEWAN YANG MULIA?
13-Feb-2007 15:08:14 WIB by putus urat malu
rakyat menderita kebanjiran,longsor, kena lumpur panas, harga beras meroket...
DPR rame rame menuntut uang rapel...
mudah mudahan bapak bapak dpr masih punya urat malu dan punya hati.....
rakyat menderita kebanjiran,longsor, kena lumpur panas, harga beras meroket...
DPR rame rame menuntut uang rapel...
mudah mudahan bapak bapak dpr masih punya urat malu dan punya hati.....
More FOKUS:
- Bolos Kerja, Puluhan PNS Dijemur di Terik Matahari
- Presiden Yudhoyono Terima Kunjungan Presiden Portugal
- Keluarga Bersiap Sambut Jenazah Korban Sukhoi
- Kelangkaan BBM Masih Terjadi di Palangkaraya
- Dahlan Iskan Bantah Mundur
- KPUD DKI
Terus Lakukan Pemuktahiran Data Pemilukada - Korban Sukhoi
Jenazah Korban Diperlihatkan Kepada Keluarga - Sidang Saipul Jamil Dengarkan Keterangan Saksi
- BNN Ungkap Penyelundupan Heroin Lewat Makanan
- Lima Truk Dibakar
Bentrokan Warga dan Pihak PTPN
[ more Fokus ]
