Gubernur Kaltim Suwarna AF Dinonaktifkan

Page: 1

9-Dec-2005 18:25:10 WIB by baharuddin
Kasus penonaktifan gubernur Kaltim Suwarna AF dan Syaiful Teteng oleh DPRD Kaltim adalah bermuatan politik semata dari elit politikdi daerah dengan memanfaatkan beberapa elemen masyarakat dijadikan boneka atau alat dari politikus daerah. Kalaupun Suwarna AF dituduh melakukan KKN seharusnya Suwarna secara jujur dan terbuka memenuhi panggilan DPRD Kaltim atas laporan dari masyarakat atas dugaan korupsi yang dituduhkan atas dirinya bukan malah mangkir setiap dipanggil untuk memberikan klarifikasi atas kasus ini. Memang, benar bahwa kewenangan DPRD Kaltim untuk menonaktifkan Suwarna dan Syaiful Teteng belum memiliki landasan hukum yang kuat yang ada hanya poltik kotor saja dengan memanfaatkan sebagian masyarakat atau mungkin masyarakat sudah gerah atas segala kebijakan serta policy dari Suwarna yang hanya merugikan masyarakat terutama masyarakat di perbatasan dan pedalaman yang sangat sengaja di buat tidak adil dan terbelakang. Usulan DPRD Kaltim untuk menonaktifkan Suwarna lewat Mendagri hanya akan mentah di perjalanan karena baik Gubernur, Mendagri maupun Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai presiden sama-sama mantan militer tidak mungkin "jeruk makan jeruk" itu terjadi dalam kasus penonaktifan Suwarna AF sebagai gubernur Kaltim. Sebagai kepala daerah seharusnya juga memberikan kebebasan kepada kawan pers/media independen seperti yang dialami koresponden Indosiar yang meliput kegiatan Suwarna AF dilarang pada salah satu kegiatannya (Fokus Pagi, 9 Desember 2005). Jangan mau masyarakat dijadikan boneka atau elit poltik didaerah namun jadilah pengawas atau monitor independen secara berkesinambungan atas kasus ini dengan dukungan data-data yang akurat dan bisa dipertanggungjawabkan dimuka hukum dan pengadilan. Akhirnya, usulan penonaktifan Suwarna AF dan Syaiful Teteng hanyalah ulah dan keinginan dari elit politik saja bukan murni dari rakyat Kaltim secara keseluruhan,namun masyarakat perlu didorong untuk mendukung pemberantasan KKN di Kaltim. Stop "politisasi" kasus Surya Dumai Grup dan lainnya, biarkan proses hukum yang menentukan tanpa adanya suap-menyuap dalam kasus ini karena kebenaran dan keadilan akan muncul dengan sendirinya.
Komentator : Baharuddin, Penasehat Keluarga Pelajar Mahasiswa Kaltim (KPMKT) Yogyakarta dan anggota masyarakat Kaltim (Tarakan), tinggal di Yogyakarta.
Telp. (0274) 517871

22-Nov-2005 09:24:35 WIB by sandi
kok diganti melulu...hmm.. apa penggantinya nggak akan korupsi.
padahal mudah setiap para pejabat pemerintah sebelum dilantik ya dicek dulu harta (uang + saham + tanah + dll) yang dimilikinya + keluarga deketnya.