Gus Dur Protes Tawaran Jaksa Agung

indosiar.com, Jakarta - Tawaran pemerintah untuk menyelesaikan kasus yayasan Pak Harto melalui jalur diluar hukum mendapat protes dari berbagai kalangan. Selain dinilai bisa menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia tawaran tersebut juga menunjukkan berlakunya kebijakan tebang pilih dalam penegakan hukum.

Protes atas tawaran Jaksa Agung Hendarman Supandji untuk menyelesaikan kasus perdata mantan Presiden Soeharto dengan cara win win solution atau jalur diluar hukum diungkapkan mantan Presiden Abdurahman Wahid atau Gus Dur di sela-sela peringatan peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974 atau peristiwa Malari, Selasa (15/01/08) malam, di Jakarta.

Menurut Gus Dur, tawaran tersebut merupakan preseden buruk dalam penegakan hukum di Indonesia. Bahkan menurut Gus Dur, tawaran win win solution tersebut menunjukkan pemerintah menerapkan kebijakan tebang pilih dalam penyelesaian kasus hukum.

Terkait jasa-jasa Pak Harto terhadap kemajuan bangsa, Gus Dur menyarankan perlu dirumuskan kebijakan khusus sehingga tidak campur aduk dengan upaya penegakan hukum.

Sikap serupa juga dilontarkan Tokoh Malari, Hariman Siregar. Hariman mendesak pemerintah menyelesaikan kasus Pak Harto melalui jalur hukum, meski hanya dikenakan kasus perdata.

Sementara dalam orasi memperingati peristiwa Malari, 1974, selain menyayangkan sikap pemerintah dalam menyelesaikan kasus Pak Harto, Hariman juga menyorot sikap pemerintah yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Hal ini dibuktikannya dengan kian bertambahnya jumlah pengangguran serta melonjaknya harga-harga kebutuhan pokok. (Gustav Roberto/Sup)