indosiar.com, Jakarta - Rencana pembangunan Gedung DPR yang baru terus menjadi kontroversi. Sejumlah elemen masyarakat, terutama dari kalangan penggiat anti korupsi terang – terangan mengencam dan menilainya sebagai pemborosan. Kalangan anggota DPR pun tidak satu suara. Mereka yang menentang, menilai waktu pembangunan tidak tepat, saat negara masih membutuhkan dana untuk kepentingan lain yang lebih mendesak.
Anggota DPR tak satu suara, itu sudah biasa, karena memang itulah esensi demokrasi. Dalam memutuskan satu perkara, hampir tak pernah mencapai suara bulat.
Demikian pula ketika muncul rencana, DPR akan membangun gedung baru, untuk mendukung kerja mereka yang ke depan akan makin berat. Kalangan anggota DPR kembali terpecah. Sebagian mendukung, sebagian menolak, dan ada juga sebagian lain bersikap diam, karena tak mengerti masalah.
Ketua DPR Marzuki Ali, yang juga Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR, Rabu dua hari lalu menjelaskan, perlunya gedung baru karena kapasitas gedung lama DPR sudah menampung tiga kali kapasitas semestinya. Ke depan, untuk memperkuat fungsi legislasinya, setiap anggota DPR akan dibantu lima tenaga ahli dan satu staf pribadi, sehingga satu anggota DPR membutuhkan ruang sekitar 120 meter persegi.
Wakil Ketua BURT DPR Pius Lustrilanang menjelaskan, total dana yang dibutuhkan untuk pembangunan gedung baru ini sebesar RP. 1,1 triliun, belum termasuk pengadaan jaringan teknologi informasi, furniture dan sekurity. Pembangunan sendiri akan dimulai Oktober bulan depan.
Masalahnya, rencana pembangunan ini menuai protes banyak kalangan. Tidak saja dari masyarakat luar, tapi juga dari kalangan anggota DPR sendiri. Kalangan anggota DPR menyorot urgensinya yang belum mendesak, saat negara ini sangat membutuhkan dana untuk kepentingan lain yang jauh lebih mendesak.
Edhi Prabowo, sebagai Sekretaris Fraksi Partai Gerindra, juga merasa tak habis fikir dengan langkah anggota fraksinya Pius Lustrilanang yang terlihat sangat ngotot ingin menggoalkan proyek ini, bahkan tanpa membicarakan dulu dengan fraksi. Apalagi dana negara yang akan digunakan tidak main-main. 1,2 triliun rupiah.
Ya. Jika di kalangan internal sendiri menilai, pembangunan gedung baru cermin ketidakpekaan DPR atas penderitaan rakyat, apalagi penilaian kalangan masyarakat di luar DPR.
Sebelumnya beredar kabar, gedung baru DPR ini akan dilengkapi fasilitas kolam renang dan spa, kabar yang kemudian dibantah Ketua DPR Marzuki Ali, tapi terlanjur direspon negatif oleh masyarakat.
Rencana pembangunan gedung baru DPR, memang tidak mendesak, karena gedung lamapun masih bisa dipakai. Apalagi masih banyaknya kebutuhan lain, yang jauh lebih mendesak. Ambil contoh di bidang pendidikan. Berapa banyak gedung sekolah yang saat ini membutuhkan dana perbaikan. Para siswa terpaksa mengungsi, belajar ke tempat lain, menghindari ambruknya atap sekolah mereka.
Tapi itulah. Pimpinan DPR telah membuat putusan. Pembangunan gedung baru tetap akan dilaksanakan, Oktober mendatang. Suara mereka yang mencoba menahan, seperti diabaikan, semata karena alasan memenuhi amanat undang-undang. Alasan yang sebenarnya bisa diabaikan, atas nama keadilan. (Tim Liputan/Sup)