HOME | BERITA | INFO UNTUK ANDA | LIVE STREAMING | LOWONGAN
indosiar dot com
FOKUS | PATROLI | RAGAM | GOSSIP | SINOPSIS | RESPOND ONLINE | INDOSIAR PEDULI | CORPORATE INFO
FOKUS

Kekerasan di IPDN




Tags:

kekerasan di ipdn

Berita HOT:

indosiar.com, Jatinangor - IPDN tidak lagi menerima Praja baru pada tahun ajaran 2007-2008 mendatang. Seluruh kegiatan internal wahana bina praja atau mahasiswa dikampus pun di bekukan, baik kegiatan didalam maupun diluar kampus.

Keputusan pemerintah yang disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini ditetapkan menyusul tewasnya Praja Asal Manado, Sulawesi Utara, Cliff Muntu, akibat tindak kekerasan yang dilakukan seniornya, Senin (2/04) pekan lalu. Kasus tewasnya Cllif seolah menguatkan publik akan keberadaan kampus yang menyiapkan para pamong praja ini, sebagai kampus yang akrab dengan kekerasan.

Tercatat sebelum ini, dua mahasiawa lain juga menemui ajal, akibat tindak kekerasan yang dilakukan para seniornya. Ery Rahman pada tahun 2000 dan Wahyu Hidayat pada tahun 2003 lalu. Sementara pada periode 1990 hingga 2004, sedikitnya 34 praja IPDN, dulu bernama STPDN, meninggal dunia dan 17 diantaranya patut dicurigai sebagai akibat tindak kekerasan oleh praja senior terhadap praja junior. Tak heran  bila publik marah melihat adanya aksi kekerasan brutal yang seolah dilembagakan dilingkungan IPDN. Tuntutan agar IPDN dibubarkan pun muncul, banyak kalangan menilai kebobrokan di IPDN merupakan buah dari pola pendidikan ala militer yang diterapkan setengeh-setengah tanpa pengasawan yang ketat.

Meski sudah digabung dengan Institut Ilmu Pemerintahan (IIP) tahun 2004 lalu, pasca tewasnya Praja Wahyu Hidayat, ternyata pola pendidikan dan pengasuhan yang penuh kelemahan disekolah dinas ini belum diperbaiki. Sediktinya ada 3 hal yang perlu diperbaiki yakni pemaknaan disiplin, paradigma dan suasana asrama mahasiswa.


Selain itu, pemerintah perlu memastikan pendidikan kedinasanan di IPDN tidak bertabrakan dengan undang-undang no 20 tahun 2003 tentang pendidikan nasional, yang menyebut pendidikan kedinasan hanya boleh dibuka untuk memberikan pelatihan tambahan bukan menyelenggarakan pendidikan yang setara dengan jenjang strata 1 ataupun diploma. Sedangkan mantan Menteri Pendidikan, Yahya Muhaimin, menilai sistem pendidikan profesional jenjang kesarjanaan yang diselenggarakan selain Depdiknas kurang tepat. Pendidikan profesional dengan tingkat pendidikan tinggi yang dilaksanakan Departemen lain, perlu perubahan mendasar.

Hal yang tak kalah pentingnya dalam mengkaji keberadaan IPDN  adalah penggunaan dana APBN yang dikucurkan bagi pendidikan dilingkungan IPDN. Sebab, setiap tahunnya sekitar 130 milyar rupiah dihabiskan untuk keperluan para praja IPDN, seperti pakaian, seragam, dan makanan. Disisi lain, output yang dihasilkan dari penggunaan dana sebesar itu tidak sebanding. Sebab banyak kalangan menilai, tak ada kelebihan khusus yang dimiliki para lulusan IPDN.

Pola pendidikan di IPDN juga belum diarahkan untuk memenuhi tuntutan jaman. Misalnya mewujdukan pemerintahan yang bersih atau bebas dari korupsi. Sementara dilingkungan Departemen Dalam Negeri sendiri, layanan yang diberikan kepada masyarakat pun tidak lebih baik dari layanan yang diberikan Depatrtemen lain.(tim liputan/rev)

Bookmark and Share