HOME | BERITA | INFO UNTUK ANDA | LIVE STREAMING | LOWONGAN
indosiar dot com
FOKUS | PATROLI | RAGAM | GOSSIP | SINOPSIS | RESPOND ONLINE | INDOSIAR PEDULI | CORPORATE INFO
FOKUS

Bahasan Utama

Kenaikan Biaya Urus SIM, STNK, BPKB



indosiar.com, Jakarta - Setelah tarif listrik dan sejumlah kebutuhan lain ditetapkan naik, mulai Juli masyarakat juga dihadapkan pada kenyataan biaya pembuatan izin kendaraan bermotor mengalami kenaikan. Tidak hanya untuk pembuatan dan perpanjangan SIM (Surat Izin Mengemudi), tapi juga STNK dan BPKB. Kenaikan biaya pengurusan ini, menurut pihak kepolisian untuk meningkatkan pelayanan bagi mastarakat pengguna kendaraan.

Mulai bulan depan, biaya hidup akan semakin mahal, dan hampir dipastikan, makin menyulitkan masyarakat, terutama mereka yang berpenghasilan pas-pasan. Ketika masyarakat sedang bersiap menyambut kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok, menyusul naiknya harga BBM, tarif dasar listrik, dan sebelumnya harga beras, air, gas elpiji dan juga biaya pendidikan, kini masyarakat harus menguatkan mental lagi, karena biaya pengurusan izin berkendaraan juga akan mengalami kenaikan mulai bulan depan.

Direktur Lalu Lintas Polri brigjen Pol Djoko Susilo, kepada wartawan di Jakarta mengatakan, biaya pengurusan izin berkendaraan akan naik bervariasi, antara 60 sampai 100 persen. Berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 50 tahun 2010 tentang tarif jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada polri, dan mulai berlaku 25 Mei 2010, tidak hanya biaya pembuatan dan perpanjangan SIM yang mengalami kenaikan, tapi juga pembuatan dan perpanjangan STNK, BPKB, dan bahkan surat mutasi ke luar daerah asal.

Joko menjelaskan, kenaikan biaya ini bertujuan meningkatkan pelayanan, baik untuk memperbarui peralatan ujian SIM, penerbitan STNK, pembelian mobil ambulans pengangkut korban kecelakaan lalu lintas, untuk meningkatkan kompetensi pemegang SIM dan petugasnya, bahkan sebagian disisihkan untuk dana insentif polisi yang menilang di jalanan.

Mekanisme pelayananpun diperbaiki. Baik untuk proses pembuatan dan perpanjangan SIM, STNK, mutasi keluar, maupun proses pembayaran yang menjadi kewajiban para pengendara.

Dalam pembuatan SIM misalnya, pengujinya bukan lagi polisi, tapi alat-alat canggih. Demikian juga jika ingin memperpanjang STNK, masyarakat tidak perlu lagi datang ke Samsat. Nilai yang mesti dibayarpun bisa diketahui dari rumah. 

Terkait perbaikan pelayanan ini, polri juga sudah mulai menerbitkan SIM model baru dengan menggunakan chip, selain menyimpan data identifikasi pemilik juga berfungsi sebagai tabungan sementara, guna keperluan pembayaran, saat pemilik SIM terkena denda atau kewajiban lain.

Kabar naiknya biaya pengurusan perizinan kendaraan ini, ternyata dianggap memberatkan oleh masyarakat pengendara, walau disertai peningkatan pelayanan. Memang, belum semua dari perubahan aturan ini bisa langsung diterapkan, walaupun sudah diamanatkan undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

Soal sidik jari misalnya, perangkatnya saat ini masih dalam persiapan. Begitu pula soal denda tilang, masih perlu jaringan koordinasi antara pusat dan daerah-daerah. Tapi setidaknya, dengan cara baru ini, diharapkan pelayanan perizinan kendaraan jadi lebih baik. Sistem komputerisasi dan kontrol dengan peralatan canggih, juga diharapkan bisa mengurangi praktek kongkalikong antara pembuat SIM dan petugas. (Tim Liputan/Sup)

Bookmark and Share