Kesaksian Mantan Menlu, Ada Tekanan dari Australia

indosiar.com, Denpasar - Mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas Senin (19/02/07) kemarin, memberikan kesaksian didepan Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP) Indonesia -  Timor Leste.

Dalam kesaksiannya, Ali Alatas mengungkap opsi kemerdekaan Timor Leste yang akhirnya memicu kerusuhan di Timor Timur tahun 1999 muncul setelah Presiden Habibie menerima surat dari Perdana Menteri Australia Jhon Howard yang minta Timor Timur diberi otonomi khusus dalam batas 10 tahun.

Kesaksian Ali Alatas ini mengejutkan karena mengungkap fakta baru dibalik tragedi pelanggaran HAM Berat pasca jajak pendapat di Timor Leste yang selama ini masih tersembunyi.

Menurut Ali Alatas, sebelum jajak pendapat terjadi, Perdana Menteri Australia Jhon Howard sempat melayangkan surat kepada Presiden Habibie. Surat tersebut berisi pandangan Howard agar Indonesia mengikuti jejak kalidonia baru yang berhasil meredam pemberontakan dan memberikan otonomi khusus dalam batas waktu 10 tahun.

Howard dalam surat itu juga mengaku tetap mendukung keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Namun kalimat yang disampaikan Howard dinilai Ali Alatas sangat diplomatis dan menjebak. Sehingga setelah melakukan rapat kabinet, Presiden Habibie akhirnya memutuskan untuk mengembalikan Timor Leste pada PBB dengan alasan penurunan kepercayaan dunia internasional atas jalannya otonomi luas yang ditawarkan Indonesia.

Sementara itu dalam kesaksian lain, seputar tudingan peran militer dibalik kasus pelanggaran HAM Berat pasca jajak pendapat, Ali Alatas membantah tudingan tersebut. Namun pernyataan ini bertolak belakang dengan kesaksian seorang korban pelanggaran HAM Amilio Bareto yang menyatakan TNI terlibat dan bertanggungjawab atas penyerangan Gereja Lekuesa. (Masudin/Sup)