Menkopolhukam RDP dengan Komisi I DPR

indosiar.com, Jakarta - Menkopolhukam dan jajaran Menteri Polhukam Senin (31/08/09) pagi ini, mengadakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi I DPR. Kepada anggota Komisi I DPR Menkopolhukam memaparkan langkah - langkah yang telah ditempuh pemerintah dalam memerani terorisme di Indonesia.

Sejumlah menteri dari jajaran Menteri Polhukam, seperti Menkopolhukam Widodo AS, Menteri Hukum dan Ham Andi Matalata, Kejaksaan Agung Hendarman Supandji, Kapolri Bambang Hendarso Danuri, Kepala BIN, Syamsir Siregar dan Panglima TNI Joko Santoso melakukan rapat dengar pendapat dengan Komisi I DPR RI pagi ini.

Kepada para anggota Komisi I DPR Menkopolhukam Widodo AS, memberikan gambaran berbagai upaya yang telah dilakukan pemerintah dalam menangani terorisme. Selain itu Menkopolhukam juga menyatakan perlu adanya sinergi dari berbagai elemen masyarakat dan unsur pemerintah, karena terorisme merupakan kejahatan transnasional yang tidak bisa terdeteksi karena muncul secara tiba - tiba.

Sementara itu Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono di Istana Negara menjelaskan, kapal berisi senjata milik PT. Pindad yang ditahan Philipina sebenarnya tidak dijadwalkan untuk singgah di Philipina. Kapal tersebut sesuai jadwal hanya berlayar menuju Mali, namun tanpa alasan yang jelas kapten kapal meminta untuk singgah disebuah pulau di Philipina. Sejauh ini Depham masih menyelidiki alasan kapten kapal tersebut.

Pihak Bea dan Cukai memastikan senjata produksi PT. Pindad yang diekspor ke Mali dan Philipina memiliki ijin resmi, baik 100 senjata jenis SS1V1 yang dikirim ke Mali maupun 10 pistol untuk Philipina yang memiliki dokumen. Kapal MV Ufuk yang berbendera Panama ini berangkat dari Pelabuhan Tanjung Priok pada 10 Agustus lalu. (Tim Liputan/Dv).