HOME | BERITA | INFO UNTUK ANDA | LIVE STREAMING | LOWONGAN
indosiar dot com
FOKUS | PATROLI | RAGAM | GOSSIP | SINOPSIS | RESPOND ONLINE | INDOSIAR PEDULI | CORPORATE INFO
FOKUS

Menyoroti Kinerja Anggota DPR



indosiar.com, Jakarta - Masa kerja anggota DPR yang berakhir tanggal 30 September mendatang hanya tinggal kurang dari 50 hari kerja. Meski masih banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan, namun tidak terlihat tanda-tanda kesungguhan DPR untuk menyelesaikannya. Terlebih banyak dari mereka yang tidak lagi terpilih duduk di Senayan.

Persoalan keengganan anggota DPR dalam menghadiri rapat-rapat adalah persoalan yang serius. Bahkan, dalam rapat-rapat badan musyawarah tercatat 16 kali tidak mencapai kuorum. Pada volume rapat yang lebih besar, Rapat Paripurna misalnya, beberapa kali tidak mencapai kuorum.

Fenomena ini jarang terjadi pada DPR sebelumnya. Berdasarkan data inventarisasi Rancangan Undang Undang (RUU) di biro kesekretariatan DPR Juni 2004, tercatat 68 undang-undang yang masih harus diselesaikan.

Dari sejumlah RUU itu, 19 diantaranya masih dalam proses pembahasan di tingkat panitia khusus, 4 di badan legislasi, dan 38 lagi tersebar di Komisi I sampai IX. Enam RUU masih dalam proses dan satu RUU belum ditetapkan.

Disisi lain waktu bagi anggota DPR untuk menyelesaikan tugasnya sangat sempit. Masa sidang ketiga tahun 2003 - 2004 segera berakhir 16 Juli 2004. Setelah itu, DPR memasuki masa reses selama sebulan mulai tanggal 17 Juli sampai 15 Agustus 2004.

Pada tanggal 16 Agustus 2004, DPR kembali memasuki sidang hingga 31 September 2004, dan kemudian berakhir sudah masa kerja mereka. Dengan kata lain, waktu yang tersisa bagi DPR untuk menyelesaikan kerjanya kurang dari 50 hari kerja.

Sisa waktu itu belum dipotong dengan rapat fraksi yang biasanya dilaksanakan setiap hari Jumat, libur Pemilu, dan kesibukan anggota DPR dalam kampanye calon presiden. Namun, DPR sepertinya memiliki tolak ukur tersendiri. Anggota DPR menilai bahwa DPR era reformasi justru lebih banyak melakukan usul intensif undang-undang ketimbang DPRD masa sebelumnya. Menurutnya, undang undang yang mereformasikan kekuasaan dan kehakiman merupakan usul DPR. (Tim Lip/Tom)

Bookmark and Share