Motor Dilarang Premium, Siapa yang Untung ?

indosiar.com, Jakarta - Pemerintah, melalui Kementerian energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), berencana membatasi penggunaan BBM bersubsidi jenis premium, untuk kendaraan roda dua atau motor. Rencana ini sontak memicu kemarahan publik, yang mayoritas menggunakan motor sebagai moda transportasinya. DPR pun ikut mengecam rencana kebijakan ini.

Menjadi orang Indonesia memang butuh kesabaran ekstra, menghadapi pemerintah. Banyak kebijakan di mana kita sebagai warga dibuat tidak punya pilihan kecuali harus patuh, jika tak ingin dicap sebagai pembangkang. Ambil contoh di bidang transportasi. Di DKI Jakarta, kendaraan busway disediakan jalur khusus, tapi ketika banyak kendaraan masuk, tak diambil tindakan. Terkesan tutup mata, kalau bukan cenderung dibiarkan.

Ada juga kebijakan Three In One. Pada jam tertentu kendaraan tidak boleh berpenumpang kurang dari tiga orang melintas di jalan yang ditentukan. Tetapi kehadiran joki di jalanan, tidak juga disikapi. Ya itu tadi, seperti menutup mata.

Semua terjadi, karena kebijakan lahir, tidak dibarengi dengan penyediaan fasilitas memadai, sehingga masyarakat dibuat tidak punya pilihan.

Kini, masih di bidang transportasi, pemerintah akan membuat kebijakan baru lagi, di mana kendaraan motor tidak boleh memakai premium, dan harus beralih ke pertamax. Alasannya, demi penghematan BBM, efisiensi subsidi, dan terakhir, terlalu besar menyumbang  pencemaran lingkungan. Tidak ada pilihan, dan tanpa melihat realitas bahwa hadirnya motor di jalanan, karena buruknya moda angkutan umum yang disediakan pemerintah. Karena itu wajar, kalau rencana kebijakan ini sontak ditentang banyak kalangan, walau ada juga yang setuju.

Menurut Gunadi Sindhuwinata, Ketua Umum AISI (Asosiasi Industri Sepeda Motor Indonesia), alasan bahwa pemakaian premium oleh sepeda motor sangat tinggi memang benar.

Karena faktanya produksi sepeda motor di Indonesia terus meningkat, dengan rata-rata kenaikan12-15 persen setiap tahunnya. Itu terjadi karena motor, terutama di Jakarta, memang satu-satunya sarana transportasi paling efisien untuk menyiasati kemacetan.

Jika benar data yang dimiliki AISI, maka memang sangat beralasan pemerintah berusaha membatasi pemakaian premium oleh kendaraan sepeda motor. Karena berdasarkan data BPH Migas, rata-rata pemakaian sepeda motor setiap hari sekitar 2 liter per hari. Dengan jumlah kendaraan motor saat ini sebanyak 35 juta unit, maka dalam sehari kendaraan roda dua ini mengkonsumsi premium 70 juta liter.

Karena itulah, Muhammad Syafrudin mengusulkan agar pemerintah tidak tergesa-gesa menggulirkan kebijakan ini, sebelum fasilitas transportasi umum ditingkatkan. Setidaknya, agar warga masyarakat memiliki pilihan, jika tak mampu berpindah ke pertamax.

Pandangan lain disampaikan Sudaryatmo, pengurus YLKI (Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Ditemui di kediamannya Senin (31/05/10)kemarin, Sudaryatmo mengatakan, bisa memahami rencana kebijakan pemerintah ini, jika alasannya untuk mereduksi pencemaran lingkungan, tapi tidak untuk alasan efisiensi subsidi BBM. Karena meski ada subsidi BBM, belanja transportasi Indonesia juga tinggi, bahkan tertinggi di seluruh negara ASEAN, yakni 15 hingga 20 persen. Padahal rata-rata di ASEAN hanya 8-12 persen. Jadi selama inipun masih belum jelas subsidi BBM itu untuk apa dan untuk siapa.

Hal yang perlu diingat pemerintah, pengguna motor sebagian besar adalah rakyat tidak  mampu membeli mobil. Sebagian dari mereka, adalah yang dulu mengayuh sepeda jika bepergian. Lagi pula faktanya, kendaraan roda empatlah yang justru lebih banyak menghabiskan premium. Satu liter premium untuk kendaraan bermotor, setara dengan sepuluh liter premium untuk mobil. Jadi mungkin perlu opsi lain agar rakyat tidak dibuat makin sengsara. (Tim Liputan/Sup)