HOME | BERITA | INFO UNTUK ANDA | LIVE STREAMING | LOWONGAN
indosiar dot com
FOKUS | PATROLI | RAGAM | GOSSIP | SINOPSIS | TALK SHOW | KOLOM | RESPOND ONLINE | PEDULI KASIH | KITA PEDULI | INVESTOR RELATION
FOKUS

Pemerintah Targetkan Pertumbuhan 6,4 % Tahun 2007



indosiar.com, Jakarta - Pemerintah cukup optimis dengan membaiknya kondisi perekonomian tahun 2006. Karena itu pemerintah akan meningkatkan target asumsi makro ekonomi di tahun 2007. Pertumbuhan ekonomi ditargetkan 6,4 persen, sementara tingkat inflasi 6,3 persen.

Finalisasi Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang dibahas dalam sidang Kabinet di Jakarta Senin (08/05/06) kemarin, diantaranya memutuskan pemerintah akan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,4 persen pada tahun 2007  mendatang.

Dalam keterangan persnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Boediono menegaskan, target pertumbuhan ekonomi tersebut diikuti asumsi-asumsi dasar ekonomi makro seperti nilai tukar rupiah yang ditetapkan 9200 rupiah perdolar, suku bunga bank Indonesia rata-rata 8,5 persen, tingkat inflasi 6,35 persen.

Pemerintah lanjut Boediono optimis pertumbuhan ekonomi yang ditetapkan akan dapat dicapai. Hal ini disebabkan sejumlah kondisi yang mendukung seperti kebijakan moneter yang longgar, nilai ekspor yang meningkat 10 hingga 15 persen. (Ery Sofyan Hakim dan Gunadi/Sup)

 

Bookmark and Share


Page: 1
6-Jun-2006 10:58:13 WIB by A
EKONOMI PRIORITAS SBY KE DEPAN

Survei LSI mengenai kinerja 18 bulan pemerintahan SBY – JK menunjukkan gejala ketidakpuasan masrakat pada capaian ekonomi yang diraih. Jika lima bidang lainnya, yaitu keamanan, penegakan hukum, stabilitas politik, konflik Aceh dan pemberantasan korupsi mendapat dukungan dan kepuasan dari rakyat, tidak demikian dengan isu ekonomi. Sektor ekonomi menurut lebih dari 70% responden belum memuaskan. Di sisi lain, Presiden SBY merasa sudah melakukan berbagai langkah dan kebijakan yang bertujuan untuk membangkitkan investasi, membuka lapangan kerja dan menekan angka pengangguran. Problemnya, tidak semua program yang digagas SBY terimplementasi secara benar dan proporsional. Banyaknya hambatan, mulai dari birokrasi sampai korupsi membuat kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah bergeser di tengah jalan.

Namun seminggu setelah pooling tersebut, SBY melakukan langkah cepat dengan membentuk Unit Khusus Ekonomi yang tugasnya memberi masukan strategis pada SBY mengenai program ekonomi yang akan dijalankan sekaligus memastikan program tersebut sampai di masyarakat bawah. Unit ekonomi ini ibarat katalisator yang nantinya akan mendorong percepatan implementasi program. Berkali-kali SBY mengeluh soal lambannya birokrasi merespon perubahan. Dengan birokrasi yang gemuk dan tidak efisien, maka program pemerintah tidak akan sampai ke masyarakat. Apalagi jika hal ini terjadi pada sektor dunia usaha, yang membutuhkan dukungan cepat dan tepat. Berbagai studi mengenai daya saing dunia usaha kita menunjukkan bahwa Indonesia masih dicap sebagai negara yang termasuk high cost economy dalam investasi. Inilah satu isu krusial yang harus diatasi oleh Unit Ekonomi presiden agar sektor riil dapat bergerak cepat. Baik berupa FDI maupun investasi dalam negeri.

Unit ini nantinya juga akan menjadi mitra bagi menteri-menteri bidang ekonomi. Dengan adanya tim ini, maka mereka tak ada alasan untuk memperlambat program-program pemerintah. Hanya saja, jika boleh menitip pesan ke SBY, seharusnya tim ini diberikan fasilitas berupa independensi. Dengan adanya ruang yang luas untuk melakukan analisa ekonomi, maka input yang akan masuk ke presiden-pun lebih original dan bermutu. Jangan sampai figur-figur tim ini nantinya bermental ABS (asal bapak senang) maupun SDM (selamatkan diri masing-masing).

Pengirim :
Muhammad Syafril Aula
Jl. Margonda No. 67 Rt. 08/XII
Kecamatan Beji – Depok
Jaka Barat

 

Nama:
Email:
Security Code: