Pencabutan Pasal Penghinaan Presiden Disambut Baik Pemerintah

Page: 1

4-Jan-2007 17:14:41 WIB by Musawwa Munaf
SBY 2006, BUKAN HANYA WACANA

Oleh Musawwa Munaf

Sebelum menyiapkan pesta tahun baru 2007, masyarakat disuguhi menu ‘hangat’ di panggung politik nasional setelah tokoh-tokoh sepuh (senior) nasional bertemu pimpinan DPR. Pertemuan yang katanya hanya silaturahmi itu tentunya terlalu polos untuk dikatakan demikian. Sebelumnya, sepanjang 2006, gerakan yang sama beberapa kali mengecam kepemimpinan SBY. Kini dengan mbedhal-nya harga beras yang kian jauh dari jangkauan kalangan menengah ke bawah membuat gerakan itu memiliki momentum. Belum lagi ketersediaan minyak tanah—bahan bakar utama kelompok marginados—yang sempat ‘hilang’ dari pasaran beberapa waktu lalu. Mengutip pernyataan dari kelompok ini, kondisi bangsa kini sudah berada pada titik kritis. Untuk itu harus ada solusi secepatnya agar tahun 2007 nasib petani, nelayan, buruh dan tukang becak bisa lebih baik. Setelah pertemuan singkat di DPR, berkembang wacana pencabutan mandat rakyat dari tangan SBY. Tak urung, isu ini menjadi liar karena ditanggapi oleh banyak kalangan. Sebagian besar kelompok menolak ide pencabutan mandat rakyat. Sebab, kepemimpinan nasional sekarang terpilih melalui pemilu langsung yang pertama kali terjadi di republik ini.

Tak ada mekanisme untuk menghentikan pemerintahan di tengah jalan selain oleh rakyat. Pengalaman jatuhnya Presiden Gus Dur beberapa tahun lalu juga tak linear untuk menjelaskan fragmentasi politik terakhir. Sebab MPR kini bukan lagi lembaga super yang punya kewenangan meminta pertanggung jawaban Presiden. Satu-satunya celah untuk menghentikan pemerintahan sebelum pemilu berikutnya adalah dengan referendum rakyat. Sebuah proses yang akan panjang dan berliku. Begitu ngototnya para tokoh senior untuk menyudahi pemerintahan SBY didasari setidaknya oleh dua hal. Pertama, mereka menganggap leadership SBY terlalu lemah sehingga tidak ada terobosan berarti sepanjang 2006. Kedua, politik pencitraan SBY terasa lebih mengemuka sehingga banyak momen yang hanya berakhir pada wacana, tanpa implementasi. Sejumlah kalangan tentu bisa berbeda pendapat soal dua isu di atas. Untuk itulah ada baiknya kita melakukan rekonstruksi kebijakan SBY sepanjang 2006 sehingga mendapatkan gambaran menyeluruh. Selanjutnya rakyat bisa menyimpulkan, apakah pemerintah SBY – JK memang lemah dan sekedar berwacana.

Isu Kemiskinan

Isu kemiskinan menjadi masalah utama yang harus ditangani oleh pemerintah tahun ini. Pasalnya, jumlah orang miskin di Indonesia pada Maret 2006 sekitar 39,1 juta atau 17,75 persen. Untuk memerangi kemiskinan secara menyeluruh, dibutuhkan kerja sama antar negara di dunia. Dalam forum GNB di Havana, Kuba, tahun ini, SBY menawarkan solusi agar negara-negara maju dan berkembang menjalankan kontrak kemitraan untuk memenuhi kewajiban masing-masing. Menurut SBY, perdamaian ataupun keamanan tidak bisa dijamin berlangsung lama jika 80 persen jumlah manusia di dunia hanya menguasai 20 persen kekayaan yang tersedia. Demokrasi tidak ada artinya jika delapan juta orang akan meninggal dunia tahun 2006 ini hanya karena mereka terlalu miskin untuk hidup. Pada level implementasi, SBY mengambil tiga langkah guna mengurangi kemiskinan secara bertahap. Pertama, memastikan program Millenium Development Goals (MDGs), yang dicanangkan PBB berjalan dengan semestinya. Dana yang dibutuhkan guna menyukseskan MDGs sekitar 100 miliar dolar AS per tahunnya. Jika MDGs dimulai tahun 2000, maka tahun ini seharusnya negara-negara maju seharusnya sudah mencairkan tak kurang dari 600 miliar dolar AS ke negara berkembang. Sayangnya, komitmen di awal millenium tersebut tampak-nya sulit direalisasikan. Pasalnya, hingga saat ini dana yang terkumpul dari sumbangan negara maju hanya 50 miliar dolar AS. Untuk itu, negara berkembang termasuk Indonesia harus terus menekan egara maju agar memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam MDGs.

Kedua, setelah kenaikan BBM Oktober 2005, pola subsidi disesuaikan agar lebih mengena pada kelompok masyarakat miskin. Guna menyeimbangkan subsidi, pemerintah mengambil kebijakan subsidi langsung melalui program Bantuan Langsung Tunai (BLT). Program BLT hingga Agustus 2006 telah menyentuh tak kurang dari 19 juta lebih warga miskin. Namun demikian, menurut SBY, BLT hanyalah program darurat. Program pemberian bantuan langsung jangan sampai membuat warga justru menjadi tergantung dalam jangka panjang. Untuk itu mulai tahun depan, 2007, pemerintah tidak akan lagi membagikan bantuan langsung tunai kepada warga miskin. Sebagai gantinya, pemerintah menerapkan program bantuan langsung tunai bersyarat pada akhir 2006. Apa itu? Program ini hampir sama dengan program bantuan langsung tunai. Bedanya, tidak semua warga miskin akan menerima bantuan langsung tunai bersyarat ini. Ketiga, untuk mengatasi gap angka-angka makro investasi dan kondisi riil masyarakat, Presiden menawarkan program new deal. New deal merupakan terobosan non struktural sebagai pelampung dari kebijakan-kebijakan konvensional yang telah dijalankan. Pengalaman beberapa negara, kebijakan sejenis dengan new deal bisa melepaskan negara tersebut dari belenggu krisis. Secara singkat, new deal sebagaimana dikatakan SBY, dimaksudkan untuk memberikan solusi cepat dan jangka pendek bagi kelompok masyarakat bawah. Mereka jumlahnya cukup besar sehingga tidak mungkin sabar menunggu realisasi angka-angka ekonomi di atas. Bagi orang yang lapar hari ini, mereka tak peduli dengan paket investasi dan sejumlah gebrakan yang akan berefek enam bulan lagi. Yang mereka butuhkan adalah makan untuk hari ini dan pendapatan untuk hidup.

New deal dalam operasionalnya difokuskan pada dua hal, yaitu employment creation berupa penciptaan lapangan kerja. Program ini sangat mendesak agar angka pengangguran yang demikian besar dapat terserap ke pasar. Salah satu langkah yang bisa ditempuh antara lain dengan mendorong dunia perbankan mengucurkan dananya pada sektor koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM), serta sektor informal lainnya. Saat ini UKM hanya menyerap 51 persen atau senilai 39,64 miliar rupiah dari total dana perbankan untuk UKM yang dialokasikan, yaitu sekitar 76,24 miliar rupiah. Ini artinya masih ada dana menganggur sebesar 49 persen di kas perbankan yang seharusnya bisa digunakan untuk mendorong kinerja UKM. Jika 1 unit usaha kecil memiliki 10 karyawan dengan modal 10 juta rupiah, maka dana yang nganggur sekitar 38 miliar rupiah akan mampu menghidupi 3.800 UKM dengan daya serap 38 ribu tenaga kerja. Selain itu, harus ada satu program yang sangat terarah, seperti fiscal driven untuk meningkatkan pendidikan dan kesehatan.

Rekor Ekspor Hingga Crash Program

Tahun 2006 juga mencatat sejumlah peningkatan kinerja di sektor ekonomi dan energi. Volume ekspor nasional meningkat tajam, bahkan mencatat rekor pada Mei dan Juni. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), selama Juni, nilai ekspor mencapai 8,48 miliar dolar AS. Angka itu meningkat sekitar 1,70 persen dibandingkan kinerja ekspor selama Mei 2006. Padahal, nilai ekspor Mei lalu telah mencetak rekor. Dengan kinclong-nya ekspor Juni, maka rekor Mei kembali dipecahkan. Tren kenaikan ternyata juga berlaku pada angka ekspor secara kumulatif per periode. Pada semester pertama 2006, total nilai ekspor mencapai 46,92 miliar dolar AS. Catatan ini naik sekitar 15,14 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Momen kenaikan BBM akhir tahun 2005 ternyata tidak hanya berdampak pengalihan pola subsidi, tetapi juga mendorong perlunya ditemukan energi alternatif untuk mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Di sisi lain, kita memiliki kekayaan alam melimpah yang belum sepenuhnya dimaksimalkan potensinya. Beberapa kekayaan alam tersebut bisa dimanfaatkan sebagai sumber energi terbarukan. Mulai dari pancaran sinar matahari yang melimpah ruah, air, angin, gelombang pasang laut, gas alam, hingga ratusan jenis tanaman. Namun yang terjadi kini, pemanfaatan sumber-sumber energi masih timpang. Minyak bumi menempati proporsi terbesar sebagai sumber energi penduduk, yakni mencapai 54,4%, disusul gas bumi 26,5%. Sisanya, 14,4% batu bara, 3,4% tenaga air, 1,4% panas bumi, dan lainnya hanya 0,2%. Padahal, minyak dan gas bumi cadangannya terbatas dan suatu saat akan habis. Pemerintah dalam Cetak Biru Pengelolaan Energi Nasional 2005-2025 secara bertahap akan menurunkan penggunaan minyak bumi dari 54,4% di tahun 2005 menjadi hanya 26,2% di tahun 2025. Sebagai substitusi, pada periode yang sama, pemerintah akan mendorong peningkatan penggunaan gas bumi dari 26,5% menjadi 30,6%.

Realisasinya, presiden SBY tahun ini memprakarsai perlunya pengembangan energi alternatif khususnya biodisel. Melalui Perpres No. 5 Tahun 2006 dan Inpres No. 1 Tahun 2006, SBY berharap agar proyek ini bisa direalisasikan secepat mungkin. Biofuel atau energi hayati non fosil terdiri dari beberapa jenis, seperti biodiesel, biooil dan bioethanol. Pemanfaatan biodiesel sebagai sumber energi juga akan menciptakan multiple effect. Contoh kecil, jika 2 persen saja konsumsi solar disubstitusi biodiesel, dengan asumsi harga solar 30 sen dolar AS per liter, itu berarti akan menghemat devisa negara sekira 216 juta dolar AS atau Rp 2 triliun. Di luar pengembangan energi yang berbasis biofuel, pemerintah tahun ini juga membangun pembangkit listrik berbahan bakar gas dan batubara yang diistilahkan sebagai crash program. Melalui program ini, akan dibangun pembagkit berdaya 10 ribu MW untuk memenuhi kebutuhan listrik sampai 2009-2010. Selain itu, pembangkit baru ini dimaksudkan mengurangi ketergantungan terhadap BBM. Diperkirakan batubara yang dibutuhkan nantinya sekitar 80 juta ton. Efesiensi biaya dengan berjalannya crash program akan tercapai pada tahun 2008. Syaratnya pelaksanaan program tersebut harus tepat waktu.

Tantangan Menuju 2007

Namun demikian, sejumlah terobosan di atas belumlah selesai, karena sangat tergantung dari dukungan birokrasi. Pemerintahan SBY – JK memiliki pekerjaan rumah yang mendesak dituntaskan. Koordinasi antar departemen perlu dikontrol secara ketat oleh presiden agar kebijakan yang diambil di level pemerintah pusat tidak mengalami pembiasan. Aroma kurang sinkronnya beberapa departemen sudah tercium sejak pertengahan tahun ini. Puncaknya, saat SBY menghidupkan UKP3R yang salah satu tugasnya memonitor program-program strategis terkait reformasi. Apakah ini mengindikasikan leadership SBY lemah? Tidak selalu demikian, mengingat kabinet yang dibangun atas dasar koalisi longgar selalu menemui gejala ini. Apalagi harus disadari bahwa SBY hanya didukung oleh Demokrat yang kemampuan politiknya jauh di bawah Golkar.

Di sisi lain, ‘stabilitas’ di parlemen harus diamankan agar pemerintahan bisa berjalan. Tak ada pilihan bagi SBY kecuali melakukan akomodasi politik. Hanya saja, publik masih melihat terjadinya ‘persaingan’ terselubung antara SBY dan JK. Besarnya kekuatan Golkar membuat JK memiliki posisi tawar yang tinggi terhadap SBY. Padahal akomodasi politik yang diberikan oleh SBY kepada JK dan Golkar lebih dari cukup. JK mendapat keleluasaan memimpin recovery ekonomi, Golkar juga menempatkan menteri di kabinet dalam jumlah yang besar. Faktanya, isu reshuffle tetap muncul walaupun Presiden tak merespon. Tahun depan, SBY harus mengatasi ‘konflik’ ini secara menyeluruh demi menjamin realisasi janji-janji kampanyenya. Waktu yang tersisa tinggal tiga tahun.

9-Dec-2006 17:14:44 WIB by scorpion
my home not my nation.