Penghitungan Suara Masih Diwarnai Protes
indosiar.com - Boleh jadi inilah pemilu paling runyam. Tahap rekapitulasi yang mestinya sudah selesai dan tinggal penetapan, sampai kini masih tersendat di tingkat PPK atau KPUD tingkat II. Seperti yang terjadi di KPUD Solo, Jawa Tengah.
Proses penghitungan menjadi tersendat karena mendapat protes seorang saksi yang mempertanyakan jumlah suara di salah satu kecamatan lebih dari 42 ribu suara, padahal data pemilih hanya 38 ribu suara.
Di Solo ini, selain perbedaan jumlah suara, hal yang juga diprotes saksi adalah pembukaan kotak suara yang tanpa sepengetahuan mereka.
Di Bandar Lampung, panasnya situasi saat penghitungan membuat pihak KPUD setempat tak mau ambil resiko. Mereka mengundang hadir aparat kepolisian yang kemudian mengusir mereka yang tidak memiliki identitas jelas.
Protes saksi juga mewarnai penghitungan suara di Padang, Sumatera Barat. Saat KPUD Sumbar melakukan penghitungan suara, 16 dari 29 KPUD Kabupaten Kota, seorang saksi mempertanyakan jumlah yang mereka dapat di KPUD berbeda dengan yang dibacakan.
Di Yogyakarta, penghitungan suara oleh KPUD sempat juga berlangsung panas. 14 partai politik bahkan mengancam menolak hasil rekapitulasi KPUD karena menganggap proses penghitungan oleh KPUD Yogyakarta tidak transparan dan sering terjadi selisih jumlah dan keberatan mereka selalu diabaikan.
Berdasarkan jadwal rekapitulasi ditingkat PPK Kecamatan harus sudah selesai 15 April, rekapitulasi di tingkat kabupaten kota 19 April dan ditingkat provinsi harus sudah selesai 24 April. Tapi dengan kenyataan yang terjadi di sejumlah daerah, praktis tahapan penghitungan suara legislatif akan molor dari jadwal.(Tim Liputan/Ijs)
penjarakan mereka yang telah merusak moral demokrasi kota batam khisusnya,kami yakin SBY pasti terpilih jadi presiden,kalo tidak jangan harap masyarakat mau pilih,buktikan kesucian dan bela rakyat mu SBY ,,,
indikasi pengelembungan suara di kota batam bukan hal tabu.setelah adanya protes dari gabungan 28 parpol berdemo dikantor panwaslu kota batam.justru yang ada masa parpol yang tergabung dihadapkan dengan tang baja / mobil untuk perang.berarti pejabat setempat menyikapi masa parpol tersebut adalah penjajah.dan ketua panwaslu sendiri setelah diadakan negoisasi dengan masa parpol maka pihak panwaslu kota batam meminta waktu 20 menit untuk kordinasi dengan rekan atau pejebet elit setempat,kenapa begitu justru yang datang mobil perang beserta pasunkan guna mengamankan masa 28 parpol itu.padahal kita menagih janji yang panwaslu minta 20menit sebelumnya.lebih seru lagi panwaslu dilarikan oleh pihak berwajib dari pintu belakang.aneh dan gila....kenapa...masa 28 parpor cuma mau tanya sikap pejabat pemerintah terkait setelah adanya bukti bukti ditemukan penyalah guna / tindak pidana yang dilakukan oleh KPPS,PPK,KPU dan PANWASLU kota batam.apa begini bentuk demokrasi indonesia.....?menurut saya tak perlu buat penjara,penegak hukum yang hanya buang buang uang anggaran negara saja,yang susah rakyat juga,kasian memang rakyat ku indonesia.........sabar ya rakyat ku...
More FOKUS:
- Jenazah Kru Trans TV Tiba di Rumah Duka
- 6 Gerbong Kereta di Stasiun Pasar Turi Terbakar
- Sejumlah Jenazah Dimakamkan di TPU Tanah Kusir
- Sopir Truk Pengangkut Sembako Mogok
- 4 Kios Musnah
Gara-gara Obat Nyamuk Bakar - Keluarga Corby Sambut Gembira Grasi dari SBY
- 10 Ormas Tetap Tolak Konser Lady Gaga
- Tim Relawan
Dapat Penghargaan dari Menko Kesra - Kelompok Curanmor
Penembak Mati Kameramen TVRI Ditangkap - Jenazah Wartawan Angkasa
Tiba di Rumah Duka
