Petani Desak Pemerintah Tetapkan HPP

indosir.com, Sulawesi Selatan - Para petani dan pengusaha bidang pertanian di kawasan Timur Indonesia meminta pemerintah segera menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), menyusul masuknya musin panen raya dan anjloknya harga gabah di sentra produksi.

Dialog dan temu usaha pemberasan yang digelar Kadin Sulawesi Selatan Senin (19/03) kemarin, di Sidrap tiba-tiba menjadi ajang perdebatan antara petani, pengusaha beras dan Menteri Pertanian Anton Apriantono.

Pasalnya, salah seorang ketua kelompok tani Sidrap, Antanom Patara, mengaku kecewa dengan pemerintah yang hingga kini belum menetapkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) Beras. Hal tersebut membuat para petani sengsara dan lebih menguntungkan pengusaha beras yang selalu memainkan harga.

Antanom menambahkan, sejak memasuki panen raya, harga terus anjlok dari semula 2500 rupiah perkilogram, sekarang tinggal 2250 rupiah perkilogram. Anggota Komisi IV DPR Marwahal Silalahi yang hadir dalam dialog tersebut mengatakan, jika HPP terlambat ditetapkan, maka akan menjadi pembenaran Bulog jika tidak berhasil mencapai target pembelian.

Menanggapi hal tersebut Menteri Pertanian Anton Apriantono mengatakan, Deptan (Departemen Pertanian) sudah mengajukan perhitungan HPP sejak tiga bulan lalu ke Menko Perekonomian. HPP yang diusulkan tidak akan lebih rendah dari HPP 2006 ditambah dengan inflasi. Mentan mengakui seharusnya HPP sudah ditetapkan pada bulan Januari. (Saharudin Ridwan/Sup)