Presiden Berlakukan UKP-PPR

indosiar.com, Jakarta - Meski sempat mendapat protes dari banyak kalangan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhirnya memutuskan untuk tetap memberlakukan Unit Kerja Presiden Untuk Pengelolaan Program Reformasi (UKP3R). Keputusan memberlakukan UKP3R ini disampaikan langsung oleh Presiden di Kantor Kepresidenan Kamis (09/11/06) malam.

Dalam jumpa pers di Kantor Kepresidenan Jakarta kemarin malam, Presiden SBY menyatakan UKP3R merupakan bagian dari upaya besar pemerintah untuk menyukseskan tugas-tugasnya.

UKP3R dibentuk bukan untuk mengambil wewenang dan tugas Wakil Presiden atau menteri koordinator serta menteri-menteri lainnya didalam kabinet. Presiden menegaskan, UKP3R tidak akan mengambil keputusan atau kebijakan, tidak memberi instruksi kepada menteri dan tidak melakukan investigasi atau pemeriksaan atas hal yang berkaitan dengan hukum.

Anggota UKP3R juga diangkat dengan sejumlah pertimbangan yaitu integritas, profesionalitas dan kapabilitas didalam bidang manajemen serta komitmennya pada reformasi. Dengan demikian Presiden menjamin tidak akan terjadi benturan atau tabrakan antara unit kerja ini dengan pembantu presiden lainnya.

Dengan demikian presiden berharap agar polemik tentang UKP3R segera diakhiri semua pihak. Diharapkan menempatkan masalah ini secara proporsional dalam kontek manajemen pemerintahan dan bukan dalam kontek politik. (Wiharto Seno dan Agus Rahayu/Sup)