indosiar.com, Jakarta - Sehari setelah kembali dari lawatan ke Korea Selatan Rabu kemarin, Presiden SBY secara mendadak melakukan rapat terbatas untuk membahas kemelut perbatasan dengan Malaysia di perairan Ambalat. Rapat dihadiri Menko Polkam Widodo AS, Menteri Luar Negeri Hasan Wirayudha, tiga kepala staf TNI, Kapolri Bambang Hendarso Danuri dan Kepala BIN Syamsir Siregar.
Dalam keterangan pers usai rapat, Menko Polkam Widodo AS menjelaskan, sikap pemerintah Indonesia tetap berada pada kebijakan dasar dengan mengutamakan jalur diplomasi melalui perundingan dengan Malaysia, yang sudah dimulai tahun 2005 lalu.
Langkah ini ditempuh karena sejauh ini belum ada kesepakatan terkait batas maritim perairan Ambalat. Namun menurut Widodo AS, Presiden memerintahkan jajaran TNI Angkatan Laut untuk tetap berada di perairan Ambalat untuk melakukan pengawasan secara profesifonal, tanpa terpancing aksi kekerasan senjata dengan tentara Malaysia.
Persoalan batas maritim perairan kepulauan Ambalat ini memasuki masa tegang sejak tahun 2007 lalu. Sejak tahun 2007 hingga saat ini, Malaysia telah melakukan pelanggaran batas wilayah sebanyak 110 kali. Untuk segera mengakhiri konflik tersebut, pemerintah meminta Departemen Luar Negeri untuk bersikap aktif melakukan berbagai langkah diplomatik dengan Malaysia. (Rafael Idemly Don Bosco/Dwinanto Agung/Sup)