Rencana Kenaikan Tarif Busway

indosiar.com, Jakarta - Tujuh tahun sudah angkutan umum busway beroperasi di kota Jakarta. Selama itu pula moda angkutan bernama Trans Jakarta ini menjadi angkutan primadona, membelah kemacetan lalulintas ibukota, mengangkut penumpang dengan fasilitas murah dan nyaman.

Tapi seiring perjalanan waktu, busway tak lagi memenuhi harapan masyarakat. Banyak persoalan dihadapi. Jalur khususnya tak lagi menjamin kelancaran. Kenyamananpun makin sulit didapatkan.
 
Menurunnya kualitas pelayanan bus way, memang disesalkan banyak pihak. Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso, sebagai tokoh yang merintis hadirnya busway di ibukota, dalam beberapa kesempatan terang-terangan menyatakan kekecewaannya dengan perkembangan busway sekarang.
 
Begitu pula dengan faktor keamanan, seiring makin tak terkontrolnya penggunaan jalur, makin banyak pula  kasus-kasus kecelakaan yang terjadi di lintasannya.

Di tahun 2010 ini saja sudah delapan kasus, dengan satu orang tewas. Angka itu tentu saja baru sampai Februari 2010, belum hingga dua bulan terakhir, termasuk kasus yang terjadi di depan pintu terminal Pulo Gadung Jakarta Timur hari Minggu sore kemarin, ketika sebuah bus Trans Jakarta hilang kendali dan menabrak tiga orang. Seorang tukanG ojek bernama Mukhlisin bahkan tewas seketika, karena bersama motornya terjepit di bawah bus.

Mengenai banyaknya kendaraan pribadi dan umum di jalur busway, pihak kepolisian minta pemerintah DKI membantu kerja petugas mereka, misalnya dengan membuat portal di jalur busway, dan meninggikan pembatas jalur. Karena seperti dikatakan Dirlantas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Chondro Kirono, ketiadaan portal dan rusaknya pembatas itulah, yang membuat jalur busway mudah dimasuki kendaraan umum.
 
Kini, di tengah kualitas pelayanan yang terus menurun itu, Pemda DKI Jakarta berancang-ancang menaikkan tarif angkutan ini, dari harga yang sekarang berlaku, 3500 rupiah menjadi 5500 rupiah. Langkah awal, dengan menetapkan standar pelayanan minimum. Tentu saja, rencana Pemda DKI Jakarta ini mendapat reaksi luas masyarakat.

Ketua Dewan Transportasi Kota, Azas Tigor Nainggolan malah lebih ekstrim. Menurutnya, apapun alasannya, tarif bus way tidak boleh dinaikkan karena akan memberatkan masyarakat pengguna angkutan ini. Dalam hitungan Tigor, selama ini 40 persen penghasilan karyawan kelas bawah, sudah terpakai untuk membiayai transportasi mereka, padahal idealnya cuma 15 persen dari penghasilan perbulan.

Tulus Abadi, salah seorang pengurus Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengatakan, tarif bus way boleh saja naik tapi harus diawali dengan perbaikan fasilitas dan pelayanan. Setidaknya, pihak pengelola harus menjamin kelancaran perjalanan.

Bisa jadi Pemda DKI Jakarta mendengar aspirasi banyak kalangan itu, karena kabar terakhir, Gubernur DKI Fauzi Bowo memutuskan menunda penerapan standar pelayanan minimum busway, yang rencana akan diberlakukan mulai 1 Mei.

Penerapan SPM busway ditunda karena Fauzi Bowo belum setuju beberapa ketentuan diterapkan sama kepada seluruh koridor, yang menurutnya memiliki karakter berbeda. Ambil contoh waktu tempuh, masing-masing koriodor sangatlah berbeda. Ia minta draft SPM itu direvisi lagi, karena jika sudah diputuskan berlaku, akan menjadi payung hukum yang mengikat semua institusi terkait, dalam peningkatan pelayanan busway ke masyarakat. (Tim Liputan/Sup)