Reshuffle Kabinet : Sejumlah Menteri Tidak Terganggu

Page: 1

30-Apr-2007 16:18:53 WIB by Syafril
SBY & TANTANGAN VISI 2030

Oleh Muhammad Syafril Aula

Ada dua kabar gembira bagi bangsa Indonesia pada bulan lalu. Kabar gembira pertama, PERC yang berbasis di Hongkong, menaikkan kelas Indonesia dalam perang melawan korupsi di Asia. Jika sebelumnya kita menjadi ‘juara’ korupsi, kini posisi tersebut beralih ke Filipina. Kabar gembira kedua, Indonesia tengah disiapkan masuk ke dalam the big five ekonomi dunia, bersama Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), China dan India pada 2030 nanti. Prediksi ini berdasarkan hasil kajian Yayasan Indonesia Forum (YIF) bertajuk Visi 2030. Visi di atas, yang oleh kalangan pesimis dianggap ambisius ini, ditopang oleh empat pencapaian utama, yaitu Indonesia masuk dalam lima besar ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita US $ 18 ribu per tahun. Selanjutnya, pengelolaan alam yang berkelanjutan, perwujudan kualitas hidup modern yang merata serta menempatkan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia ke dalam Fortune 500 Companies.

Begini skenarionya, saat ini hingga 2015 nanti, posisi Indonesia akan tetap berada pada kategori negara berpendapatan menengan ke bawah. Setelah 2015—yang juga menjadi batas maksimal pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)—Indonesia akan merangsek ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas. Bagaimana caranya? Visi 2030 menjelaskan target tersebut sangat realible, karena proses industrialisasi akan menjadi katalisator akumulasi modal menuju negara maju dengan kontribusi terbesar dari sektor jasa. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,62% per tahun, laju inflasi 4,95% per tahun dan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,12% per tahunnya, PDP per kapita Indonesia pada 2030 akan mencapai angka US $ 18 ribu. Saat ini PDP per kapita Indonesia baru sekitar US $ 1.663. Namun ‘mimpi indah’ Visi 2030 ini hanya bisa tercapai jika kalangan pengusaha, pemerintah dan buruh dapat mencapai titik temu sehingga tidak menimbulkan gejolak setiap tahunnya. Padahal, faktanya persoalan buruh di Indonesia hingga kini masih menjadi isu sensitif yang mempengaruhi dunia usaha. Terakhir, Mei tahun lalu mayoritas buruh menolak revisi UU No. 13 tahun 2003. Sementara, kalangan pengusaha merasa isu buruh yang belum terselesaikan, turut mendorong mereka eksodus ke sejumlah negara yang menawarkan insentif tinggi seperti Malaysia, Vietnam, China dan India.

Di tengah ‘benturan’ antara fakta dan visi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengingatkan agar Visi 2030 tak hanya mulus di atas kertas. Untuk itu, Presiden menghimbau agar kalangan pengusaha dan pemerintah lebih erat bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah yang menjadi ganjalan recovery ekonomi dan mandeg-nya iklim investasi di negeri ini. Sejumlah kalangan mendukung optimisme Visi 2030, seperti yang disampaikan Ekonom BNI, Mangasa Sipahutar. Ia menegaskan bahwa Visi 2030 dapat diwujudkan karena indikator ekonomi dan moneter saat ini berada pada grafik positif. Selanjutnya, pemerintah diharapkan dapat menggerakkan sektor riil dan mengelola sumber daya alam secara efisien. Sepuluh sektor unggulan juga diharapkan dapat dikelola secara benar sejak kini, sehingga pada beberapa tahun mendatang mampu meningkatkan produktivitasnya. Sepuluh sektor versi YIF adalah pertanian, manufaktur, energi primer dan pertambangan, jasa keuangan, konstruksi dan properti, perdagangan besar dan eceran, perdagangan internasional, infrastruktur dan jasa transportasi serta pariwisata.

Jika Visi 2030 dapat terealisir pada waktunya, maka pada saat itu Indonesia akan menjadi negara terhormat dan kembali disegani di lingkungan regional maupun internasional. Menarik ‘mengawinkan’ optimisme Visi 2030 YIF dengan sepuluh komponen menuju negara terhormat menurut SBY. Sebab, semangat yang dibangun antara keduanya senada, dimana Indonesia dapat meraih hasil gemilang di suatu waktu—bahkan mungkin merupakan utopia bagi kita yang melihatnya hari ini. Kesepuluh komponen menuju negara terhormat menurut SBY adalah, pertama, bangsa yang terhormat hanya bisa dicapai jika kemiskinan bisa dikalahkan. Rakyat harus dibantu oleh pemerintah untuk lepas dari kemiskinan, terutama kemiskinan absolut. Kedua, terciptanya kestabilan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin sering terjadi gejolak, maka kehormatan sebuah bangsa di mata bangsa lainnya akan menurun.

Ketiga, terciptanya iklim yang demokratis. Demokrasi dimaksud dalam arti kebebasan, freedom, dan penghargaan terhadap aspirasi rakyat. Namun harus dipahami, kebebasan dalam demokrasi juga dibatasi oleh pranata sosial maupun hukum. Pranata ini bukan dalam rangka menghambat demokrasi, melainkan memberikan rel sehingga perkembangan demokrasi mengalami peningkatan secara kualitas. Keempat, distribusi ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara dan swasta harus sehat. Jeratan utang yang tinggi tidak boleh terjadi lagi karena akan membebani masa depan generasi mudanya. Kelima, hadirnya pemerintahan yang responsif, dekat dengan rakyat dan bebas korupsi. Dengan pemerintahan yang berwatak demikian, maka pembangunan akan berjalan sesuai rencana. Tidak ada lagi kebocoran dan praktek lainnya yang menyengsarakan rakyat.

Keenam, memiliki lingkungan yang baik. Dalam arti lingkungan yang terjaga keseimbangannya sehingga menunjang kesehatan masyarakat. Ketujuh, kualitas pendidikan untuk generasi muda makin baik. Kedelapan, pelayanan kesehatan makin baik. Kesembilan, prestasi olahraga kita yang mampu bersaing di level regional maupun internasional. Citra bangsa bukan hanya melulu persoalan ekonomi. Olah raga juga menjadi wahana strategis untuk mendorong kehormatan bangsa. Citra Brazil, negara dengan tingkat ekonomi hampir mirip Indonesia dan dikuasai sindikat mafia, ternyata mampu tertutup oleh aksi-aksi pesepakbolanya. Siapa tak kenal Ronaldinho hingga Kaka. Aksi mereka seolah melupakan kota Rio de Jeneiro, yang beberapa waktu lalu kepolisiannya lumpuh dikuasai para gengster. Kesepuluh, negara terhormat dicirikan dengan peran aktifnya dalam pergaulan dunia.

Selain Visi 2030 dan sepuluh komponen SBY, Wickner dan Miurin memberikan empat parameter untuk mengukur keberhasilan suatu bangsa. Keempat parameter dimaksud antara lain, keberlanjutan (sustainability), keadilan dan kebebasan individu (fairness and individual freedom), harmoni (harmony) dan kesiapan menghadapi masa depan (readiness for the future). Keberlanjutan suatu negara dapat dilihat dari pertumbukan ekonomi, pemeliharaan lingkungan dan kesehatan masyarakatnya. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, kita sekarang sedang memacu pertumbuhan pasca krisis ke kisaran 7-8 persen. Untuk pemeliharaan lingkungan dan kesehatan masyarakat, hal ini merupakan tantangan berat bagi pemerintah, dimana saat ini pembalakan liar dan pengrusakan alam telah terjadi dimana-mana. Musibah banjir dan tanah longsor adalah sedikit bukti dari salah kelola lingkungan di masa lalu. Kesehatan masyarakat pun harus cepat diatasi. Akibat krisis, kini banyak anak balita yang nota bene masa depan negeri ini mengalami giji buruk.

Keadilan dan kebebasan individu tercermin dari tersedianya lapangan kerja, pendidikan, angka harapan hidup, pelayanan di segala bidang dan berbagai hal yang menyangkut hak warga negara. Parameter ini sangat penting untuk kita kaji mengingat lebarnya jurang kesenjangan di negeri ini, baik kesenjangan ekonomi, sosial maupun intelektual (intelectual gap). Harmoni masyarakat perlu diperjuangkan, sebab mewujudkan masyarakat yang tenteram dan terlindungi merupakan dambaan setiap individu. Masyarakat seperti ini mempunyai mekanisme conflic resolution yang lebih baik. Parameter terakhir, mengenai kesiapan menghadapi masa depan, biasanya diasosiasikan dalam hal penguasaan teknologi. Potensi bangsa ini sangat besar, dimana putra-putri terbaik kita memenangkan berbagai olimpiade sains yang bertaraf internasional. Belum lagi potensi perkembangan teknologi internet, dimana pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Hanya saja, perlu investasi besar yang harus disiapkan dalam pengembangan teknologi di masa depan.

Walaupun terdengar sangat ideal, kita patut mendukung lahirnya Visi 2030, karena menggambarkan mulai tumbuhnya optimisme di masyarakat akan masa depan bangsa yang lebih baik. Sudah cukup kita dijejali dengan pesimisme dan keputusasaan sejak beberapa tahun terakhir. Kini saatnya kita bangkit dan merajut karya nyata bersama-sama.

30-Apr-2007 16:17:45 WIB by Syafriel
SBY & TANTANGAN VISI 2030

Oleh Muhammad Syafril Aula

Ada dua kabar gembira bagi bangsa Indonesia pada bulan lalu. Kabar gembira pertama, PERC yang berbasis di Hongkong, menaikkan kelas Indonesia dalam perang melawan korupsi di Asia. Jika sebelumnya kita menjadi ‘juara’ korupsi, kini posisi tersebut beralih ke Filipina. Kabar gembira kedua, Indonesia tengah disiapkan masuk ke dalam the big five ekonomi dunia, bersama Amerika Serikat (AS), Uni Eropa (UE), China dan India pada 2030 nanti. Prediksi ini berdasarkan hasil kajian Yayasan Indonesia Forum (YIF) bertajuk Visi 2030. Visi di atas, yang oleh kalangan pesimis dianggap ambisius ini, ditopang oleh empat pencapaian utama, yaitu Indonesia masuk dalam lima besar ekonomi dunia dengan pendapatan per kapita US $ 18 ribu per tahun. Selanjutnya, pengelolaan alam yang berkelanjutan, perwujudan kualitas hidup modern yang merata serta menempatkan sedikitnya 30 perusahaan Indonesia ke dalam Fortune 500 Companies.

Begini skenarionya, saat ini hingga 2015 nanti, posisi Indonesia akan tetap berada pada kategori negara berpendapatan menengan ke bawah. Setelah 2015—yang juga menjadi batas maksimal pencapaian Millenium Development Goals (MDGs)—Indonesia akan merangsek ke dalam kelompok negara berpendapatan menengah ke atas. Bagaimana caranya? Visi 2030 menjelaskan target tersebut sangat realible, karena proses industrialisasi akan menjadi katalisator akumulasi modal menuju negara maju dengan kontribusi terbesar dari sektor jasa. Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi rata-rata 7,62% per tahun, laju inflasi 4,95% per tahun dan pertumbuhan penduduk rata-rata 1,12% per tahunnya, PDP per kapita Indonesia pada 2030 akan mencapai angka US $ 18 ribu. Saat ini PDP per kapita Indonesia baru sekitar US $ 1.663. Namun ‘mimpi indah’ Visi 2030 ini hanya bisa tercapai jika kalangan pengusaha, pemerintah dan buruh dapat mencapai titik temu sehingga tidak menimbulkan gejolak setiap tahunnya. Padahal, faktanya persoalan buruh di Indonesia hingga kini masih menjadi isu sensitif yang mempengaruhi dunia usaha. Terakhir, Mei tahun lalu mayoritas buruh menolak revisi UU No. 13 tahun 2003. Sementara, kalangan pengusaha merasa isu buruh yang belum terselesaikan, turut mendorong mereka eksodus ke sejumlah negara yang menawarkan insentif tinggi seperti Malaysia, Vietnam, China dan India.

Di tengah ‘benturan’ antara fakta dan visi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), mengingatkan agar Visi 2030 tak hanya mulus di atas kertas. Untuk itu, Presiden menghimbau agar kalangan pengusaha dan pemerintah lebih erat bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan rumah yang menjadi ganjalan recovery ekonomi dan mandeg-nya iklim investasi di negeri ini. Sejumlah kalangan mendukung optimisme Visi 2030, seperti yang disampaikan Ekonom BNI, Mangasa Sipahutar. Ia menegaskan bahwa Visi 2030 dapat diwujudkan karena indikator ekonomi dan moneter saat ini berada pada grafik positif. Selanjutnya, pemerintah diharapkan dapat menggerakkan sektor riil dan mengelola sumber daya alam secara efisien. Sepuluh sektor unggulan juga diharapkan dapat dikelola secara benar sejak kini, sehingga pada beberapa tahun mendatang mampu meningkatkan produktivitasnya. Sepuluh sektor versi YIF adalah pertanian, manufaktur, energi primer dan pertambangan, jasa keuangan, konstruksi dan properti, perdagangan besar dan eceran, perdagangan internasional, infrastruktur dan jasa transportasi serta pariwisata.

Jika Visi 2030 dapat terealisir pada waktunya, maka pada saat itu Indonesia akan menjadi negara terhormat dan kembali disegani di lingkungan regional maupun internasional. Menarik ‘mengawinkan’ optimisme Visi 2030 YIF dengan sepuluh komponen menuju negara terhormat menurut SBY. Sebab, semangat yang dibangun antara keduanya senada, dimana Indonesia dapat meraih hasil gemilang di suatu waktu—bahkan mungkin merupakan utopia bagi kita yang melihatnya hari ini. Kesepuluh komponen menuju negara terhormat menurut SBY adalah, pertama, bangsa yang terhormat hanya bisa dicapai jika kemiskinan bisa dikalahkan. Rakyat harus dibantu oleh pemerintah untuk lepas dari kemiskinan, terutama kemiskinan absolut. Kedua, terciptanya kestabilan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat. Semakin sering terjadi gejolak, maka kehormatan sebuah bangsa di mata bangsa lainnya akan menurun.

Ketiga, terciptanya iklim yang demokratis. Demokrasi dimaksud dalam arti kebebasan, freedom, dan penghargaan terhadap aspirasi rakyat. Namun harus dipahami, kebebasan dalam demokrasi juga dibatasi oleh pranata sosial maupun hukum. Pranata ini bukan dalam rangka menghambat demokrasi, melainkan memberikan rel sehingga perkembangan demokrasi mengalami peningkatan secara kualitas. Keempat, distribusi ekonomi yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh negara dan swasta harus sehat. Jeratan utang yang tinggi tidak boleh terjadi lagi karena akan membebani masa depan generasi mudanya. Kelima, hadirnya pemerintahan yang responsif, dekat dengan rakyat dan bebas korupsi. Dengan pemerintahan yang berwatak demikian, maka pembangunan akan berjalan sesuai rencana. Tidak ada lagi kebocoran dan praktek lainnya yang menyengsarakan rakyat.

Keenam, memiliki lingkungan yang baik. Dalam arti lingkungan yang terjaga keseimbangannya sehingga menunjang kesehatan masyarakat. Ketujuh, kualitas pendidikan untuk generasi muda makin baik. Kedelapan, pelayanan kesehatan makin baik. Kesembilan, prestasi olahraga kita yang mampu bersaing di level regional maupun internasional. Citra bangsa bukan hanya melulu persoalan ekonomi. Olah raga juga menjadi wahana strategis untuk mendorong kehormatan bangsa. Citra Brazil, negara dengan tingkat ekonomi hampir mirip Indonesia dan dikuasai sindikat mafia, ternyata mampu tertutup oleh aksi-aksi pesepakbolanya. Siapa tak kenal Ronaldinho hingga Kaka. Aksi mereka seolah melupakan kota Rio de Jeneiro, yang beberapa waktu lalu kepolisiannya lumpuh dikuasai para gengster. Kesepuluh, negara terhormat dicirikan dengan peran aktifnya dalam pergaulan dunia.

Selain Visi 2030 dan sepuluh komponen SBY, Wickner dan Miurin memberikan empat parameter untuk mengukur keberhasilan suatu bangsa. Keempat parameter dimaksud antara lain, keberlanjutan (sustainability), keadilan dan kebebasan individu (fairness and individual freedom), harmoni (harmony) dan kesiapan menghadapi masa depan (readiness for the future). Keberlanjutan suatu negara dapat dilihat dari pertumbukan ekonomi, pemeliharaan lingkungan dan kesehatan masyarakatnya. Dalam hal pertumbuhan ekonomi, kita sekarang sedang memacu pertumbuhan pasca krisis ke kisaran 7-8 persen. Untuk pemeliharaan lingkungan dan kesehatan masyarakat, hal ini merupakan tantangan berat bagi pemerintah, dimana saat ini pembalakan liar dan pengrusakan alam telah terjadi dimana-mana. Musibah banjir dan tanah longsor adalah sedikit bukti dari salah kelola lingkungan di masa lalu. Kesehatan masyarakat pun harus cepat diatasi. Akibat krisis, kini banyak anak balita yang nota bene masa depan negeri ini mengalami giji buruk.

Keadilan dan kebebasan individu tercermin dari tersedianya lapangan kerja, pendidikan, angka harapan hidup, pelayanan di segala bidang dan berbagai hal yang menyangkut hak warga negara. Parameter ini sangat penting untuk kita kaji mengingat lebarnya jurang kesenjangan di negeri ini, baik kesenjangan ekonomi, sosial maupun intelektual (intelectual gap). Harmoni masyarakat perlu diperjuangkan, sebab mewujudkan masyarakat yang tenteram dan terlindungi merupakan dambaan setiap individu. Masyarakat seperti ini mempunyai mekanisme conflic resolution yang lebih baik. Parameter terakhir, mengenai kesiapan menghadapi masa depan, biasanya diasosiasikan dalam hal penguasaan teknologi. Potensi bangsa ini sangat besar, dimana putra-putri terbaik kita memenangkan berbagai olimpiade sains yang bertaraf internasional. Belum lagi potensi perkembangan teknologi internet, dimana pengguna internet di Indonesia terus meningkat. Hanya saja, perlu investasi besar yang harus disiapkan dalam pengembangan teknologi di masa depan.

Walaupun terdengar sangat ideal, kita patut mendukung lahirnya Visi 2030, karena menggambarkan mulai tumbuhnya optimisme di masyarakat akan masa depan bangsa yang lebih baik. Sudah cukup kita dijejali dengan pesimisme dan keputusasaan sejak beberapa tahun terakhir. Kini saatnya kita bangkit dan merajut karya nyata bersama-sama.

26-Apr-2007 08:45:06 WIB by heri
menurut hemat saya pemberlakuan resuffle kabinet itu baik dilakukan agar ada perubahan sekaligus menempatkan orang yang sesuai dengan bidangnya misalnya orang yang ahli dalam bidang kedokteran masuk menjadi menham

26-Apr-2007 02:33:49 WIB by edyvanvreden
Saya Juga Punya ide.Kalo Mau ganti Mentri Saya ada masukan siapa-siapa yang harus diganti.tentu Ini hanya bagian kecil saja.
1.Si Bung Yusril M
2.Si Bung Hatta R
3.Si Bung Hamid A
4.Gub Sutioso
5.Ka Pol Sutanto
6.Ket PSSi.Si Nurdin
Itu Saja dulu nanti saya akan tambah Lagi..Saya harap mereka Di Pecat Semua..