indosiar.com, Nganjuk - Ribuan perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara dan Forum Komunikasi Pamong Desa (FKPD) sekabupaten Nganjuk, menggelar unjuk rasa di depan kantor DPRD Nganjuk, Senin (03/01/11) siang. Ribuan massa ini langsung masuk ke halaman kantor dewan, dan melakukan orasi.
Massa juga membentangkan sejumlah poster berisikan kecaman kepada anggota dewan dan Bupati Nganjuk Taufiqurrahman. Dalam orasinya, massa mendesak DPRD dan Pemkab Nganjuk merealisasiklan tuntutan perangkat desa senilai 650.000 rupiah. Hal ini sesuai aturan PP No 27 tahun 2005 tentang Desa, yang menyatakan bahwa seluruh perangkat desa mendapatkan penghasilan tetap sesuai dengan UMK. Selama ini perangkat desa hanya berpenghasilan 350.000 rupiah per-bulan yang tak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Aksi di DPRD ini berakhir setelah Ketua Dewan Nurwadi, menemui massa, dan mengajak berdialog bersama Bupati Nganjuk. Ribuan masa kembali meneruskan aksi demo diepan pendopo Kabupaten Nganjuk. Dengan mengendarai sepeda motor, massa sempat menutup akses jalan kota menuju Pemkab Nganjuk.
Di pendopo Kabupaten Nganjuk, massa dialog dengan Taufiqurrahman. Karena memperoleh titik temu dengan pemerintah Kabupaten Nganjuk, massa akhirnya membubarkan diri. Para perangkat desa ini mengancam akan memboikot pembayaran pajak bumi dan bangunan di desa-desa pada 2011. Mereka juga akan menggelar aksi dengan massa lebih besar lagi, jika tuntutannya tak direalisasikan oleh pemkab. (Danu Sukendro/Sup)