Sejumlah Kalangan Desak Tunda Pilpres

indosiar.com, Jakarta - Menyusul masih banyaknya permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) dalam pilpres, sejumlah kalangan meminta jadwal pemilihan presiden ditunda. Mereka khawatir, banyak masyarakat tidak bisa menggunakan hak pilihnya pada Pilres 8 Juli mendatang.

Sejumlah tokoh yang tergabung dalam Jaringan Penyelamatan Hak-hak Politik Rakyat Indonesia, mendeklarasikan petisi penyelamatan hak-hak politik rakyat dalam pilpres 2009, terkait masih banyaknya masyarakat Indonesia yang tidak masuk dalam DPT yang dikeluarkan oleh KPU.

Dalam tuntutannya, mereka meminta DPR dan Pemerintah untuk segera membekukan KPU karena dianggap tidak profesional dan transparan dalam menyelesaikan kekisruhan DPT tersebut.

Sementara itu ditempat terpisah, sejumlah kalangan LSM mendesak KPU menunda pemilu dan segera memperbaiki DPT dengan bekerjasama dengan tim indenpenden dan tim dari ketiga calon hingga pemilu siap digelar.

Menurut data pada pemilu legislatif lalu, jumlah calon pemilih yang kehilangan hak politiknya karena persoalan administrasi diperkirakan 30 hingga 40 juta orang. Sedangkan pada DPT pilpres kali ini KPU hanya menambahkan 5 juta pemilih, artinya, masih ada 25 hingga 35 juta orang yang tidak dapat memilih. Namun KPU membantah adanya permasalahan dalam DPT yang dikeluarkannya. (Azhar Pungkashadi/Sri Indro/Sup)