Tarif Dasar Listrik Naik 1 Juli

indosiar.com, Jakarta - Masyarakat di tanah air, terutama kalangan masyarakat kurang mampu, agaknya harus rela mengelus dada. Sejalan akan naiknya harga BBM dan gas elpiji ukuran 12 kilogram, pemerintah juga sedang menggodok rencana menaikkan tarif dasar listrik, yang akan berlaku mulai 1 Juli 2010.

Pemerintah berdalih, subsidi listrik yang dianggarkan pemerintah tak mencukupi, hanya 38 juta US dolar sementara kebutuhan mencapai 58 juta US dolar. Kekurangan 20 juta US dolar itulah yang akan ditutupi dengan menaikkan tarif dasar lisrik. Tentu saja, ini pukulan buat sektor industri dan terutama, kalangan masyarakat ekonomi kurang mampu. Karena artinya, beban ekonomi mereka akan semakin berat, ketika kebutuhan lain semakin sulit dipenuhi.
 
Pada rapat kerja dengan Komisi 7 DPR pekan lalu, para wakil rakyat mempertanyakan rencana ini. Momentum waktunya dianggap tidak tepat, karena dilakukan saat masyarakat tengah menguatkan mental menghadapi rencana kenaikan BBM dan gas elpiji.

Effendi Simbolon, dari Fraksi PDIP mengatakan, pemerintah, jika hendak menaikkan tarif dasar listrik, boleh saja asal jangan menyentuh masyarakat ekonomi kelas bawah. 

Ditemui di salah satu acara di Jakarta Rabu (09/06/10) kemarin, Menteri energi Sumber Daya Mineral Darwin Saleh mengatakan, kenaikan tarif dasar listrik kali ini terkait kepentingan investasi, sekaligus memberi sinyal kepada masyarakat ekonomi menengah ke atas untuk hidup efisien. Ia menjamin masyarakat yang kurang mampu akan tetap dilindungi.

Menurut Darwin, pemerintah menyiapkan beberapa opsi, dan opsi mana yang akan dipilih, tergantung hasil pembicaraan dengan DPR.
 
Pemerintah boleh bicara demikian, tapi tetap saja, langkah pemerintah ini mengundang kekhawatiran, bahwa kenaikan listrik, BBM dan gas elpiji, hampir dipastikan akan memicu kenaikan harga-harga barang, dan itu bagi kalangan pedagang yang bermodal pas-pasan, merupakan ancaman serius bagi kelangsungan usaha mereka.

Yayasan Lembaga Konsumen YLKI juga tak setuju rencana kenaikan TDL ini, apalagi selama ini, pelayanan PLN sendiri masih jauh dari memuaskan.

Kurtubi, pengamat perminyakan, memprediksi kebijakan ini akan memberi efek besar. Ia mengacu  pengalaman krisis global 2008, di mana dengan mengeluarkan subsidi BBM sekitar 140 triliun rupiah, pemerintah berhasil menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi nasional, saat negara maju sekalipun, mengalami kejatuhan. Kuncinya, dengan subsidi itu, daya beli masyarakat tetap terjaga. Kini langkah sama tak ditempuh pemerintah.

Kurtubi minta pemerintah mempertimbangkan lagi rencana menaikkan TDL ini, karena jelas akan sangat membuat masyarakat bawah sangat menderita.

Atas dasar itulah, pemerintah diminta berfikir matang untuk menaikkan TDL ini, atau setidaknya mencari formula yang tepat, baik menyangkut besaran dan kelompok konsumen yang akan menjadi sasaran, maupun waktu kebijakan ini dijalankan. Karena jika tidak, dikhawatirkan akan memicu kekesalan masyarakat.
(Tim Liputan/Sup)