indosiar.com, Jakarta - Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla meminta di Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperketat pemberian izin trayek angkutan kota untuk mengendalikan kemacetan lalu lintas di ibukota. Wapres menyarankan pemberian izin trayek tersebut harus benar-benar mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah penduduk.
Permintaan tersebut disampaikan Wapres Jusuf Kalla usai pemberian penghargaan Wahana Tata Nugraha di kantor Wakil Presiden Jakarta Kamis (21/02/08) kemarin. Wakil Presiden menjelaskan, tingkat kemacetan di perkotaan sekarang ini sudah makin bertambah.
Angkot yang semula untuk mengurangi kendaraan pribadi, ternyata tidak efektif karena tidak tertib. Belum lagi jumlahnya terus bertambah sehingga terjadi antrian dan kemacetan. Kondisi tersebut menurut Wapres karena tidak adanya koordinasi antara Pemerintah Daerah dengan Dinas Perhubungan dalam mengelola sistem transportasi perkotaan.
Wapres mencontohkan, kota Bogor yang semakin semrawut lalu lintasnya akibat angkot yang tidak tertib dan jumlahnya terus bertambah.
Usai pemberian penghargaan Wapres meninjau pengunaan bahan bakar gas atau BBG untuk kendaraan taksi dan bus di halaman Istana Wakil Presiden.Wapres memerintahkan Wakil Gubernur Jakarta Prijanto agar dalam waktu satu tahun seluruh angkutan umum di Jakarta telah menggunakan BBG.
Untuk memudahkan program tersebut Wapres meminta PT Pertamina menambah jumlah stasiun pengisian BBG. Jumlah stasiun pengisian BBG di Jabodetabek saat ini baru sekitar 28 unit, 14 unit diantaranya beroperasi di Jakarta. (Budiono dan Hengki Wiramada/Sup)