indosiar.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta semua pihak untuk berhemat menggunakan energi listrik menyusul terjadinya krisis listrik akibat pengurangan subsidi BBM. Untuk sektor industri yang berputar selama 24 jam, pemerintah berencana mengatur jam kerja. Sedangkan untuk kantor pemerintah akan diberlakukan sanksi bagi kantor yang tidak bisa berhemat menggunakan listrik.

Arahan Wakil Presiden ini disampaikan Menteri Perindustrian Fahmi Idris usai mengikuti rapat koordinasi hemat energi di Kantor Wapres Kamis (03/07) kemarin, di Jakarta. Fahmi Idris mengatakan, kebijakan yang bisa ditempuh dalam menghemat energi ini diantaranya pengaturan kembali jam kerja, khususnya sektor industri yang operasionalnya 24 jam menggunakan listrik disaat beban puncak dan membuat PLN harus menggunakan BBM cukup banyak untuk pembangkit.

Penghematan juga bisa di sektor rumah tangga dan perkantoran dengan menggunakan lampu hemat energi. Dengan program ini pemerintah berharap bisa menghemat 600 megawatt.

Gedung-gedung pemerintahan ditargetkan bisa menghemat listrik 20 persen dan sejak 1 Juli lalu sudah dilakukan percontohan pada 47 gedung disekeliling Monas, Jakarta. Untuk pelaksanaan program hemat energi ini pemerintah akan mengeluarkan surat keputusan bersama beberapa menteri terkait sehingga kalau ada kantor yang tidak menerapkan program hemat listrik akan diberi sanksi. Pemerintah juga akan mengumumkan secara berkala kantor-kantor pengguna listrik terboros melalui media massa. (Eliza Amanda/Ahmad Hadiyin/Sup)