Indonesia makmur, gemah ripah loh jinawi, seperti tinggal cerita. Ya, bumi pertiwi yang terkenal subur, seakan tidak ada artinya jika sekarang ini kita melihat kenyataan di lapangan. Krisis pangan melanda, kelaparan merebak, bahkan tak sedikit yang mulai terkena busung lapar. Ironis memang, karena terjadi di negeri yang terkenal agraris. Apa sebenarnya yang terjadi?. Inilah Jejak Kasus.
***
Orang bilang tanah kita tanah surga. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman. Lirik lagu dari grup musik Koes Plus itu begitu melegenda dan sangat pas menggambarkan kesuburan tanah kita, bumi pertiwi - Indonesia. Apapaun yang ditanam langsung tumbuh, apapun yang yang ditabur bisa bersemi. Begitu subur, bak surga.
Tapi itu dulu, dan kini seperti tinggal cerita. Tak ada yang berubah dengan tanah kita, tetap subur dan apapun bisa tumbuh. Yang berubah, kini masyarakat kita tak lagi makmur. Slogan gemah ripah loh jinawipun, tinggal kenangan.
Hamparan sawah dan padi menguning, makin sulit ditemui, tak mudah lagi melihat petani menggarap sawah. Banyak dari mereka alih profesi, sawahpun ditinggal, kalau bukan sudah tumbuh gedung-gedung di atasnya.
Kini, krisis pangan makin menjadi, diperparah dengan meroketnya harga-harga kebutuhan pokok. Warga makin kesulitan mendapatkan pangan, tak hanya kemampuan membeli yang merendah tapi persediaan pun makin terbatas.
Di Desa Masjid Priyayi, Kecamatan Kasemen Kota Serang, Banten, sebagian besar warga mulai beralih makan nasi aking. Tak mampu beli ikan, merekapun mulai mengkonsumsi keong sawah.
Krisis pangan di desa ini tentu saja mengherankan, karena sejak dulu mereka mayoritas hidup dari bertani, sampai kemudian cuaca makin tak akrab dan merusak rencana hidup mereka sebagai petani.
Menghadapi krisis pangan yang makin mengkhawatirkan, pemerintah awal Februari lalu telah mengeluarkan kebijakan baru, untuk menstabilkan harga pangan, khususnya kebutuhan pokok seperti beras.
Krisis pangan, telah menyuguhkan kita pada pemandangan tak lazim di masyarakat. Antrian warga mendapatkan bantuan beras bagi masyarakat miskin, di satu tempat atau antrian warga mendapat kesempatan membeli beras, di tempat lain. Intinya sama, beras, tak hanya harga yang makin mahal, persediaanpun makin terbatas. Setiap warga hanya dibatasi membeli maksimal 20 kilogram.
Saat ini, harga semua kebutuhan pokok terus merangkak naik. Beras C4 yang semula 5100 rupiah kini menjadi 5300 rupiah per kilogramnya. Minyak goreng yang semula 8200 naik 9000 rupiah perkilogram. Begitupun tepung terigu naik dari 5400 menjadi 5800 rupiah per kilogram. Kenaikan juga terjadi pada komoditas seperti cabe yang tadinya 12.000 rupiah, kini mendekati harga 20.000 rupiah per kilogramnya.
Memang, krisis pangan di Indonesia, disebabkan banyak faktor. Tak hanya menyangkut cuaca, tapi juga sarana transportasi, infra struktur sampai kebijakan impor yang diterapkan pemerintah.
Dalam setahun Indonesia mengimpor beras sebesar 1,3 juta ton, setara dengan 20% kebutuhan beras nasional. Impor kacang kedelai mencapai 70% dari kebutuhan nasional, dan impor gula mencapai 1,3 juta ton, setara dengan 30% kebutuhan gula nasional. Diprediksi, ketergantungan akan impor ini akan terus berlangsung.
Banyak yang berpendapat, krisis pangan di tanah air, juga disebabkan tingginya kebutuhan masyarakat hanya pada beras. Saat negara lain mulai melakukan diversifikasi pangan, masyarakat kita masih bergantung dan menjadikan beras sebagai kebutuhan pokoknya.
Contoh dampak langsung adalah penggunaan bahan pokok jagung, gula dan tebu untuk penggunaan biofuel, atau bahan bakar nabati. Brazil menggunakan gula dan tebu untuk pembuatan etanol, sedangkan Amerika Serikat menggunakan jagung untuk pembuatan etanol. Pada tahun 2007, tercatat Amerika Serikat menggunakan 47 juta ton jagung untuk etanol.
Dengan kondisi seperti ini, krisis pangan menghantui Indonesia. Laju pertambahan penduduk yang mencapai 1,3 hingga 1,5 % per tahun, tidak berimbang dengan ketersediaan lahan pangan yang saat ini sebesar 7,6 juta, butuh sekitar 15 juta hektar lahan pertanian. Untuk itu, perluasan lahan pertanian mutlak diperlukan, jika tak ingin krisis pangan ini dampaknya makin mengkhawatirkan.
Kenaikan harga kedelai, telah membuat stabilitas pangan di tanah air, semakin runyam. Kenyataan kedelai komoditas impor seperti membuat pemerintah abai, dan melupakan kenyataan lain, bahwa beragam produk turunannya seperti tempe, telah menjadi makanan pendamping yang menyentuh semua lapisan.
***
Awal tahun 2008, kita semua dikejutkan dengan meroketnya harga kedelai, yang semula hanya berkisar 2500 rupiah menjadi 7500 rupiah perkilogramnya. Dampaknya langsung terasa. Kalangan pengusaha tahu-tampe yang merasa usahanya terancam gulung tikar, langsung berteriak. Mereka mendesak pemerintah mengambil langkah, menekan harga kedelai hingga tetap terjangkau.
Pemerintah terkesan lalai. Bahwa kedelai bukan makanan pokok memang benar. Tapi kedelai bukan cuma soal tempe, tapi juga menyangkut ketersediaan lapangan kerja dan distribusi pendapatan.
Kenaikan harga tempe dan tahu, langsung berdampak bagi pedagang makanan tempe. Penjual gorengan, misalnya, berada dalam posisi dilematis, antara menaikkan harga atau mengurangi ukuran gorengan yang mereka jajakan. Dalam pada itu Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia, MS Hidayat, minta pemerintah untuk mengambil langkah.
Gayungpun bersambut. Awal Februari lalu, pemerintah mengeluarkan paket kebijakan baru untuk menstabilkan harga pangan di dalam negeri, dengan memberi stimulus fiskal senilai 13,7 triliun rupiah. Terbesar, 10,1 triliun ditujukan buat importir dalam bentuk penghilangan bea masuk impor, dan pengurangan pajak penghasilan. 2,6 triliun lainnya dialokasikan untuk membantu 19 juta lebih rakyat miskin, dengan menambah jatah raskin dari 10 menjadi 15 kilogram per keluarga miskin per bulan.
Kebijakan seperti ini diharapkan mampu meredam gejolak di masyarakat. Tapi ada juga yang menilai, langkah pemerintah ini instan dan tidak menyentuh akar masalah. Logika pemerintah, bahwa dengan memberi insentif tinggi kepada importir, suplai domestik akan tercukupi, dianggap jauh panggang dari api. Sebab harga pangan di pasar dunia lebih tinggi dari harga domestik. Tapi setidaknya pemerintah telah mengambil langkah konkrit, tinggal kita berharap, langkah ini tepat dan mampu meredam gejolak masyarakat dalam skala jangka panjang.
***
Kita harapkan langkah pemerintah bisa efektif. akan lebih baik kebijakan ini juga diikuti pengawasan ketat di lapangan. struktur pasar domestik yang cenderung oligopoly bahkan menjurus kartel di mana pedagang sangat menentukan harga pasar, akan berpotensi merusak semua skenario pemerintah itu.(Ijs)
