indosiar.com, Jakarta - Dunia pendidikan dari tahun ke tahun terus menatap wajah buram. Institusi yang seharusnya mendidik para calon-calon pemimpin bangsa justru tidak mendapatkan perhatian yang memadai dari pemerintah.
Ribuan gedung sekolah dasar tidak layak huni dan bahkan roboh. Yang menyedihkan, di ibu kota Djakarta, kota yang menjadi pusat perekonomian nasional dan ditengah-tengah ratusan gedung pencakar langit masih banyak gedung sekolah yang tidak layak huni bahkan roboh.
Beginilah nasib pendidikan kita. Bangunan sekolah yang tidak layak tetap saja digunakan. Bahkan bangunan sekolah yang nyaris dan roboh terpaksa dipakai untuk kegiatan belajar dan mengajar.
Yang lebih ironis, ini adalah gedung Sekolah Dasar Negeri 21, dikawasan Kramatdjati, Jakarta Timur yang terletak di kawasan ibu kota negara yang merupakan pusat perekonomian nasional yang terletak diantara ratusan gedung-gedung mewah dan pencakar langit.
Satu ruangan kelasnya roboh sejak dua tahun lalu. Seluruh murid Sekolah Dasar ini terpaksa diungsikan ke gedung sebelah di Sekolah Dasar Negeri 22. Kondisi semacam ini tentu mengancam keselamatan jiwa siswa-siswa saat mereka mengikuti kegiatan belajar di sekolah.
Usulan untuk memperbaiki gedung sekolah ini sudah dilakukan sejak satu tahun lalu. Namun hingga kini belum juga dibangun kembali. Persoalan gedung sekolah yang rusak dan tidak layak pakai merupakan permasalahan klasik yang tidak terpecahkan, termasuk di DKI Jakarta.
Dari data Dinas Pendidikan Dasar DKI Jakarta, 50 % sekolah dari 1500 gedung sekolah sudah tidak layak pakai untuk kegiatan belajar dan mengajar.
Peristiwa gedung sekolah roboh hingga sebagian kelas rata menjadi puing-puing juga terjadi di Cibeber, Cianjur Jawa Barat, tiga bulan lalu. Murid-murid sekolah dasar Iptida'iah Darul Atfal terpaksa melakukan kegiatan belajar mengajar di samping sekolahnya dengan menggunakan tenda darurat seadanya.
Menurut dewan guru sekolah ini, pihaknya sudah berkali-kali mengajukan permohonan perbaikan sekolahnya ke Dinas Pendidikan Kota Cianjur, Jawa Barat. Rehabilitasi gedung sekolah yang sudah rusak memang tidak kunjung tuntas. Kebanyakan pihak sekolah hanya menunggu uluran tangan dari Pemerintah Pusat.
Kondisi gedung sekolah di Tangerang dan Garut misalnya, juga tidak jauh berbeda. Bahkan berdasarkan data Departemen Pendidikan Nasional, dari 865.258 gedung sekolah SD di seluruh Indonesia, 23,2% atau 201.273 gedung rusak berat.
Padahal fasilitas dan sarana belajar memainkan peranan penting dalam menentukan mutu pendidikan bagi para calon penerus bangsa. Namun pemerintah yang memiliki kewajiban untuk menyediakan fasilitas dan sarana belajar, belum memberikan perhatian serius terhadap dunia pendidikan.
Pengamat Pendidikan Arif Rahman Hakim, menduga proses perencanaan hingga pembangunan gedung sekolah tidak dilakukan secara transparan, sehingga memunculkan bau kolusi.
Gedung sekolah yang rusak bahkan roboh tentu saja sangat mengganggu anak-anak dan para guru dalam proses belajar mengajar. Tentu hal ini akan mempengaruhi prestasi belajar murid-murid sekolah. Apalagi saat-saat mereka harus menghadapi ujian sekolah.
Segmen II
Lagi-lagi anggaran menjadi persoalan klasik yang tidak terselesaikan. Pemerintah berdalih minimnya anggaran pendidikan menjadi penyebab terbengkalainya gedung-gedung sekolah.
Bagaimanapun pemenuhan sarana dan fasilitas pendidikan tetap merupakan kewajiban pemerintah. Seperti yang telah diamanatkan oleh Undang Undang Sisdiknas No.20 tahun 2003. Selama ini pemerintah selalu berdalih minimnya anggaranlah yang menjadi alasan utama.
Dalam APBN 2008, pemerintah hanya mengalokasikan 12% atau Rp 61,4 triliun untuk anggaran pendidikan. Jauh dari yang diamanatkan Undang Undang Sisdiknas sebesar 20 persen.
Tanpa menutup mata terhadap cekaknya, anggaran ternyata ditemukan banyak persoalan yang pelik dalam proses penggunaan anggaran untuk merehabilitasi gedung-gedung sekolah yang rusak.
Ada tangan-tangan tersembunyi yang mencoba meraih keuntungan pribadi diatas remuk redamnya persoalan anggaran.
Salah seorang kepala sekolah di Banten mengungkapkan, untuk meminta anggaran rehabilitasi gedung sekolah yang minim, ternyata harus menyuap oknum pejabat tertentu agar dananya turun. Praktek-praktek sogok menyogok ternyata sudah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan saat ini semakin parah.
Untuk mengantisipasi minimnya anggaran dari pusat hampir di seluruh provinsi dan kabupaten mengandalkan bantuan dana alokasi khusus dari Pemerintah Pusat. Karena dana APBD dan APBN tidak mencukupi untuk mendukung rehabilitasi sekolah.
Maka tidak heran jika pihak sekolah harus menunggu satu hingga tiga tahun dari proses pengajuan hingga realisasi rehabilitasi gedung sekolah.
Mungkin disini pemerintah perlu perhatian yang sangat serius bagi masa depan anak-anak kita yang masih berkeinginan untuk belajar lebih maju.
Segmen III
Ternyata Departemen Pendidikan tidak memiliki data yang akurat mengenai kondisi gedung-gedung sekolah. Padahal dari tahun ke tahun, kondisi gedung sekolah yang rusak terus bertambah.
Carut marut dunia pendidikan memang tidak lepas dari keseriusan dan kemauan pemerintah dalam memberikan perhatian besar kepada institusi pendidikan. Jangankan memberi porsi besar untuk anggaran pendidikan. Menciptakan suasana belajar dan mengajar yang nyaman saja jauh dari impian.
ICW menilai pemerintah lamban dalam penanganan kerusakan sekolah yang menjalar ke seluruh penjuru daerah-daerah.Mutu pendidikan di Indonesia tidak akan pernah bagus, jika gedung sekolah yang merupakan tempat kenyamanan untuk belajar bagi murid-murid keadaan masih rusak.
Beberapa kalangan seperti orang tua murid mengusulkan kepada pihak terkait agar pembangunan gedung sekolah dilakukan secara profesional dan terkesan tidak asal-asalan.
Membangun gedung sekolah kembali yang kokoh dan berkualitas merupakan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dan pemerintah pusat. (Firdaus Masrun/Sup)
