Itulah yang dirasakan masyarakat Jakarta dan sekitarnya, pada minggu ketiga Februari lalu, karena PT PLN distribusi Jakarta Raya yang bertanggung Jawab menyediakan energi listrik, melakukan pemadaman secara bergilir, selama tiga hari berturut turut.
General Manager Pusat Pengatur dan Penyalur Beban Jawa-Bali PT PLN (persero) Mulyo Adji mengatakan, pemadaman di Jawa dan Bali untuk mengurangi beban sebesar 702 megawatt, terbagi menjadi wilayah Jakarta dan Banten 288 megawatt, Jawa Barat 187 megawatt, Jawa Tengah dan diy 179 megawatt, Jawa Timur 31 megawatt, dan Bali 17 megawatt.
Agar pemadanam tidak berlanjut, PLN meminta masyarakat mengurangi pemakaian listrik hingga 20 persen.
Pemadaman listrik bukan hanya terjadi di wilayah Jakarta dan sekitarnya, namun di hampir seluruh wilayah Jawa dan Bali, serta wilayah wilayah lain di sumatera, dan kalimantan. Bahkan di pulau Bali, pemadaman pernah dilakukan merata di berbagai daerah. karena PT PLN wilayah Bali mengurangi pasokan listrik hingga 80 megawatt.
Dalam kondisi normalpun, pemadaman listrik di Jawa dan Bali, sebenarnya sudah diperkirakan dua tahun lalu. PLN telah memperkirakan pada tahun 2008, akan terjadi defisit listrik yang cukup besar, karena tidak ada penambahan pembangkit listrik baru. karena penambahan pembangkit baru beroperasi tahun 2009.
Pemadaman listrik yang kerap dilakukan PLN bukan tanpa sebab. Pemerintah dalam hal ini PLN jauh jauh hari berteriak bahwa krisis energi listrik sudah di depan mata. Padamnya listrik di Jawa-Bali merupakan pertanda bahwa pasokan listrik dalam sistem interkoneksi sudah tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan listrik masyarakat dan industri yang terus meningkat rata rata 5 persen.
PT PLN selama ini berdalih, cuaca buruk yang mengakibatkan tersendatnya pasokan batu bara, dan meningkatnya harga minyak dunia, menjadi biang keladinya.
Di sisi lain, kasus kebocoran penggunaan listrik tentu menambah parah krisis listrik. karena tingkat kebocoran listrik disinyalir berkisar antara 10 hingga 15 persen setiap tahunnya. Kebocoran antara lain akibat pencurian listrik, salah catat dan oknum oknum yang seenaknya mempertebal kantong pribadi dengan cara korupsi .
Di wilayah Jakarta, yang merupakan pengguna listrik terbesar untuk wilayah Jawa dan Bali, kasus pencurian listrik, bukan hal baru. pencurian dilakukan dengan berbagai modus oleh warga, pelaku industri, hotel, hingga, tempat hiburan malam.
Jika kebocoran bisa ditekan hingga dibawah 10 persen saja, maka PLN menyelamatkan uang lebih dari Rp 2,5 triliun. Dengan tambahan tersebut tentunya dapat digunakan untuk melayani tambahan 1,5 juta pelanggan PLN yang berdaya kurang dari 450 volt amphere.
Beberapa cara jitu, juga diupayakan untuk mencegah pencurian lsistrik, seperti penggunaan teknologi baru. Walaupun saat ini baru digunakan untuk kategori industri.
Subsidi dilakukan, karena PLN sebenarnya telah menjual listrik jauh di bawah biaya produksi. Berdasarkan perhitungan PLN, untuk memproduksi 1 KWH listrik, diperlukan ongkos Rp 1800, terutama untuk kebutuhan BBM pembangkit listrik.
Dalam kondisi sekarang ini, mau tidak mau, pemerintah harus bersungguh sungguh mengatasi krisis listrik. Selain meminta masyarakat menghemat listrik, pemerintah juga harus memberi contoh nyata. Karena masih banyak instansi pemerintah, tidak mematikan listrik di malam hari, termasuk lampu penerangan jalan yang menyala di siang hari. Karena upaya PLN untuk memberlakukan intensif dan disintensif, ternyata mendapat tentangan berbagai kalangan.
Sebenarnya PLN sendiri tak seharusnya selalu bertumpu pada penggunaan minyak bumi, batu bara dan gas dinyakini bisa menjadi alternatif energi primer sebagai pengganti minyak bumi yang saat ini harganya melangit. Namun untuk mengunakan gas, PLN sendiri mempunyai keterbatasan.
Anggota komisi 7 DPR RIi, Ade Daud Nasution meminta pemerintah secepatnya merealisasikan energi alternatif sebagai energi pembangkit listrik, tenaga nuklir dinilai bisa menjadi penjembatan untuk menggantikan minyak bumi dan batu bara.
Pemberian insentif dan disinsentif bagi pelanggan dinilai sebagian pihak hanyalah sebuah akal akalan, untuk menaikan tarif dasar listrik. Sudah barang tentu kebijakan tersebut ujung ujungnya selalu menyengsarakan rakyat. Sudah sepantasnya pemerintah lebih arif dalam menelurkan sejumlah kebijakan.
