indosiar.com, Jakarta - Tidak lama lagi masyarakat harus rela membuang kompor minyaknya dan mengganti dengan kompor gas. Pemerintah mulai mengurangi subsidi minyak tanah karena harga minyak dunia yang terus melangit. Bagaimana nasib rakyat kecil setelah harga minyaktanah tidak lagi disubsidi.
Beginilah kondisi warga DKI Jakarta. Setiap hari mereka harus antri berjam jam, hanya untuk mendapatkan minyak tanah. Bahkan tidak jarang mereka terlibat adu mulut, karena berebut. Antrian panjang terjadi, karena minyak tanah langka, setelah Pertamina mulai mengurangi pasokannya. Pemerintah berniat mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas elpiji.
Antrian panjang seperti ini, terjadi dimana mana, terutama di kawasan DKI Jakarta dan sekitarnya sejak akhir tahun lalu. Sejumlah warga menuturkan, tidak jarang mereka pulang dengan tangan hampa. Kalaupun ada harganya juga melonjak tajam, mencapai Rp 4000 hingga Rp 6000 perliter, padahal, harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah hanya Rp 2300 perliter.
Bagi rakyat kecil, terutama ibu rumah tangga, minyak tanah sudah menjadi kebutuhan pokok selama puluhan tahun, terutama untuk memasak. Begitu juga bagi pedagang makanan keliling, pedagang gorengan, warteg dan industri kecil. Karena itu, kelangkaan minyak tanah menjadi persoalan besar bagi mereka.
Kelangkaan minyak tanah juga membuat para pemilik pangkalan, pedagangan eceran termasuk pedagana keliling minyak tanah kebingungan. Sejumlah penjual minyak tanah, bahkan melampiaskan kekesalannya dengan hilangnya minyak tanah dari peredaran.
Kelangkaan minyak tanah terjadi sejak akhir tahun 2007, setelah pemerintah memutuskan akan mengalihkan penggunaan minyak tanah ke gas elpiji. Hal ini tidak lain karena pemerintah sudah tidak lagi memiliki uang untuk membayar subsidi BBM yang jumlahnya membengkak, terutama setelah harga minyak dunia menembus 100 Dollar Amerika per barel.
Dengan asumsi harga minyak 104 dolar perbarel, subsidi BBM akan mencapai Rp 100 triliun lebih. Dengan program pengalihan minyak tanah, dalam anggaran negara 2008, subsidi minyak tanah diharapakan akan berkurang hingga 23 triliun rupiah.
Untuk menunjang program tersebut, pemerintah membagikan kompor dan tabung gas gratis kepada warga miskin. Tahap pertama program ini akan dilakukan di DKI Jakarta, dan akan dibagikan 1,7 juta kompor gas dan tabung gratis ukuran 3 kilogram.
Saat ini minyak tanah memang tidak menghilang sama sekali dari ibukota. Warga yang benar-benar membutuhkan bahan bakar ini, masih bisa membelinya di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) tapi dengan harga yang sangat mahal, yaitu Rp 8300 perliter, dan harus membeli langsung lima liter yang sudah dalam kemasan khusus dengan harga Rp 43.000.
Jika program ini berjalan mulus, kebijakan yang sama akan diterapkan di daerah sekitar Jakarta, seperti Depok, Tangerang dan Bogor, sebelum akhirnya di terapkan di seluruh Indonesia.
Meskipun pemerintah telah membagi kompor gas dan tabung gas secara gratis, namun masih banyak permasalahan yang tersisa. Masyarakatpun nampaknya belum sepenuhnya siap menggunakan kompor gas. Belum lagi persoalan orang-orang yang selama ini mencari nafkah dengan menjual minyak tanah.
Program konversi minyak tanah ke gas elpiji, memang harus berjalan demi menghemat subsidi bahan bakar minyak, sekaligus menyelamatkan keuangan Negara. Tapi ternyata banyak persoalan yang muncul, terutama persoalan teknis di lapangan, yang sulit diantisipasi.
Persoalan pertama adalah pembagian kompor dan tabung gas yang belum merata, Hingga awal bulan april ini, masih ada sekitar 135 ribu rumah tangga di DKI Jakarta belum mendapatkan jatah. Padahal minyak tanah sudah sangat sulit didapatkan, Kalaupun ada harganya mencapai Rp 7000 per liter.
Sementara itu jutaan warga miskin di Jakarta, yang selama ini menggunakan minyak tanah, mereka adalah para pendatang, yang tidak memiliki kartu keluarga dan KTP Jakarta.
Untuk membeli minyak tanah kemasan di SPBU sebesar Rp 8300 perliter, mereka pasti tidak mampu. Apalagi warga tidak bisa membeli satu atau dua liter, sesuai keuangan mereka, karena pertamina menjual paket lima liter seharga Rp 43 ribu.
Sementara jika harus membeli gas elpiji, warga harus membayar Rp 4.250 perkilogram, atau Rp 12. 750 untuk ukuran tiga kilogram, dan Rp 51 ribu untuk ukuran 12 kilogram. Itupun di tingkat agen, jika di tingkat eceran harga pasti lebih mahal. Sementara mereka juga harus membeli sendiri kompor gas. 
Kesemrawutan dari program konversi minyak tanah ini juga karena faktor sosialisasi yang kurang. Banyak warga yang hingga kini tidak mengerti bagaimana mekanisme mendapatkan kompor dan tabung gas gratis. Bagi mereka yang sudah mendapatkannya, juga menghadapi problem tidak tahu bagaimana cara menggunakannya. Karena itu, banyak kompor gas yang meledak.
Bahkan di berbagai daerah, ditemukan kasus banyak kompor gas dan tabung gas pembagian pemerintah, dijual kembali, karena mereka tidak mau menggunakannya, dengan berbagai alasan.
Dihapuskannya subsidi minyak tanah, juga sangat dirasakan mereka yang selama ini hidup dari jualan minyak tanah. Seperti pemilik pangkalan, pengecer, termasuk para pedagang minyak keliling. Mereka kini resah, karena mata pencahariannya terancam hilang. Sejumlah pedagang eceran bahkan mengaku, mereka memilih pulang kampung, karena tidak lagi bisa mencari nafkah di Jakarta. Untuk beralih berdagang gas elpiji, mereka tidak memiliki modal.
Sementara itu, kelangkaan minyak tanah di DKI Jakarta juga mulai memunculkan aksi spekulasi. Banyak pedagang yang mencoba melakukan penyelundupan dari daerah yang harga minyak tanahnya masih di subsidi ke wilayah ibukota. Mereka tentu akan menangguk keuntungan berlipat. Hal inilah yang mestinya harus diantisipasi oleh pertamina, agar kelangkaan minyak tanah berimbas ke daera daerah lain, yang masih mendapatkan subsidi minyak tanah.
Sementara pengadaan kompor gas, juga memunculkan masalah. Seharusnya program konversi sudah mulai efektif sejak Januari 2007. Namun karena ketidaktersediaan kompor gas, maka akhirnya diundur hingga Mei 2008.
Pengadaan dari dalam negeri hanya mampu sebanyak 1,6 juta unit kompor gas, dari total kebutuhan sekitar 5,2 juta unit. Sisanya akan diimpor. Untuk pengadaan seluruh kompor gas saja, pemerintah menganggarkan dana Rp 1,8 triliun untuk seluruh Indonesia, yang diambil dari APBN.
Program pergantian minyak tanah memunculkan pro dan kontra di masyarakat. Ada yang setuju dan ada yang tidak. Apakah program ini merupakan solusi terbaik disaat masyarakat menghadapi perekonomian yang semakin berat.
Bagi pemerintah, program konversi minyak tanah, memang merupakan salah satu solusi untuk memecahkan persoalan anggaran negara, di saat harga minyak dunia meroket tajam, hingga mencapai 112 Dollar perbarel, sementara patokan apbn hanya 85 Dollar perbarel.
Dengan program konversi, total minyak tanah yang dialihkan ditargetkan mencapai 90 persen dari konsumsi minyak tanah sekitar 10 juta kiloliter, atau mengurangi konsumsi minyak tanah hingga 988.280 kiloliter. Sedangkan konsumsi elpiji diperkirakan akan naik sebesar 567.700 ton.
Namun banyak kalangan menyayangkan, pemerintah terkesan tidak menyiapkan secara matang program ini. Seperti sosialisasi, pendataan warga yang berhak menerima, hingga penyediaan kompor dan tabung gas gratis. Mestinya ada koordinasi yang terpadu dari berbagai instansi terkait. Kalangan Anggota DPR menuduh pemerintah tidak melakukan persiapan secara matang.
Munculnya penolakan masyarakat, akan program konversi minyak tanah, salah satunya memang karena sosialisanya yang kurang. Sehingga masyarakat tidak memahami secara benar, apa keuntungan menggunakan gas elpiji, karena sudah menjadi budaya puluhan tahun.
Ketua harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia(YLKI) Huzna Gustiana Rahir mengingatkan kepada pemerintah, agar menata ulang program konversi minyak tanah. Selain itu harus dilakukan evaluasi secara periodik, agar persoalan yang muncul bisa diatasi. Pemerintah juga harus mengantisipasi penolakan masyarakat atas program ini. Pemerintah tidak perlu terpaku dengan target target yang telah ditetapkan, agar tidak terkesan dipaksakan.
Pemerintah memang harus berhati hati dalam menyikapi suara suara yang menolak terhadap program pengalihan minyak tanah ke gas elpiji. Karena masyarakat saat ini, juga tengah menghadapi himpitan ekonomi yang semakin berat.
Namun jika muncul persoalan serius di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya, maka program tahap selanjutnya akan sulit dilakukan.
Apalagi pemerintah bertekad akan mempercepat target konversi minyak tanah dari enam tahun menjadi empat tahun. Pemerintah masih optimis, penghapusan subsidi minyak tanah akan berakhir pada tahun 2009. (Sup)
