Nusantara
7-Jul-2008 15:30:04 WIB
JEJAK KASUS
Manajemen Demo



Reporter : Sisca Tiur Gurning, Budi Sampurno, Erwin Saputra
Kamerawan : Warsam Aji, Waluyo Adi Susanto, Dedy Suhardiman
Produser : Widayat S. Noeswa
Lokasi : Jakarta
Tayang : Senin 7 Juli 2008 Pukul 12.30 WIB

Segmen I

indosiar.com, Jakarta - Inilah aksi demo untuk memprotes kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM, yang digelar 24 Juni lalu. Aksi ini diikuti seribuan massa dari berbagai elemen mahasiswa dan organisasi masyarakat. Mereka melakukan aksi di depan Gedung DPR, MPR, Jakarta. Akibat aksi ini, Jalan Gatot Soebroto nyaris lumpuh total. Para demonstran memblokir jalan tol dalam kota arah Cawang – Grogol.

Para mahasiswa, berusaha memasuki area Gedung DPR, MPR, namun dihadang oleh aparat keamanan. Para demonstran pun terlibat aksi dorong. Kondisi semakin memanas, karena para demonstran tetap ngotot. Pagar area Gedung DPR, MPR setinggi 5 meter, akhirnya dirobohkan roboh.

Polisi kemudian bertindak tegas membubarkan aksi demo. Bentrokan pun tidak bisa dihindari. Aparat keamanan dan para demonstran terlibat saling serang. Sejumlah mahasiswa dan aparat terluka dalam insiden ini. Aparat keamanan juga mengamankan sejumlah peserta demo.

Usai bentrok, di depan Gedung DPR, MPR, sebagian mahasiswa berjalan ke arah Kampus Unika Atmajaya. Aksi mahasiswa tidak berhenti. Sebagai pelampiasan kemarahannya. Mereka berusaha menghadang dan merusak mobil berplat merah.

Aksi massa dan mahasiswa semakin brutal. Sebuah mobil Toyota Avanza menjadi sasaran dan dibakar. Sedikitnya 4 unit mobil dirusak dan dibakar massa. Aksi mahasiwa ini berbuntut panjang. Setelah menangkap belasan peserta demo, pemerintah juga berusaha mencari siapa dalang dibalik aksi anarkis tersebut.

Para pejabat termasuk pejabat keamanan pun mengadakan pertemuan membahas aksi tersebut. Kepala Badan Intelijen Negara, Syamsir Siregar mengeluarkan pernyataan mengejutkan. Menurut Syamsir, aksi itu di dalangi oleh seorang tokoh organisaisi kemasyarakatan.

Bahkan Syamsir menuduh aksi itu dibiayai oleh politisi. Karena mereka mendatangkan massa dari luar Jakarta. Mabes Polri akhirnya bergerak. Ferry Juliantono, Sekjen Komite Bangkit Indonesia, yang disebut oleh Kepala Bin akhirnya diburu.

Ferry yang sempat pergi ke luar negeri akhirnya ditangkap, sesaat setelah menginjakan kaki di Bandara Soekarno Hatta. Ferry dituduh sebagai dalang intelktual dibalik aksi massa yang terakhir rusuh.

Namun pihak Komite Bangkit Indonesia, membantah keras sinyalemen dan tudingan aparat keamanan, termasuk Ketua BIN. Bahkan polisi juga memburu sejumlah mahasiswa yang ikut dalam aksi itu. Beberapa markas aktivis mahasiswa di Jakarta, digerebek aparat keamanan. Bahkan belasan mahasiwa yang akan pulang ke daerah juga disergap di sebuah stasiun kereta api.

Aksi mahasiswa yang berakhir anarkis akhir Juni lalu, merupakan aksi yang memiliki makna politis paling tinggi sepanjang pemerintahan SBY – Kalla. Aksi mahasiswa di Jakarta hampir setiap saat terjadi. Namun aksi kali ini memang membuat pemerintah gerah.

Menurut sejumlah aktivis gerakan mahasiswa perisitiwa 24 Juni lalu, merupakan puncak akumulasi ketidak setujuan kenaikan BBM oleh pemerintahan SBY – JK, dan dipicu pula dengan kematian mahasiswa Universitas Nasional, Maftuh Fauzi. Kenaikan BBM, telah memicu kesengsaraan jutaan rakyat miskin. Padahal pemerintah mestinya bisa mengambil langkah lain.

Segmen II

Aksi mahasiswa yang berakhir anarkis akhir Juni lalu, merupakan aksi yang memiliki makna politis paling tinggi sepanjang pemerintahan SBY – Kalla. Aksi mahasiswa di Jakarta hampir setiap saat terjadi. Namun aksi kali ini memang membuat pemerintah gerah.

Menurut sejumlah aktivis gerakan mahasiswa perisitiwa 24 Juni lalu, merupakan puncak akumulasi ketidak setujuan kenaikan BBM oleh pemerintahan SBY – JK, dan dipicu pula dengan kematian mahasiswa Universitas Nasional, Maftuh Fauzi. Kenaikan BBM, telah memicu kesengsaraan jutaan rakyat miskin. Padahal pemerintah mestinya bisa mengambil langkah lain.

Tindakan pemerintah menangkap Ferry Juliantono, dan menangkapi para demonstran merupakan bentuk kekuatiran pemerintah akan hak angket BBM yang akhirnya disetujui oleh DPR. Jika hasil penyelidikan panitia angket, bahwa pemerintahan terbukti melanggar hukum dalam kebijaksanaan menaikan BBM, Presiden SBY bisa di impeach.

Menurut juru bicara Komite Bangkit Indonesia, KBI, Adhi Masardhi tuduhan bahwa KBI mendalangi aksi yang berakhir rusuh, adalah tuduhan yang tidak berdasar. Sebelumnya tuduhan pula dialamatkan ke Ketua KBI, Rizal Ramli, yang disinyalir sebagai penyandang dana aksi - aksi demo menolak kenaikan BBM.

Rizal Ramli menyatakan, Komite Bangkit Indonesia lahir untuk menentang neo kolonialisme ekonomi. Selama ini, KBI menggelar berbagai diskusi public, untuk mencari jalan baru mengatasi persoalan bangsa.

Bahkan KBI juga memberikan saran kepada pemerintah berbagai alternatif mengatasi kesulitan ekonomi, tanpa harus menaikkan hrga BBM. Namun demikian, jika melakukan aksi demo, KBI memilih jalan damai tanpa kekerasan.

KBI justru menuduh pemerintah, bahwa langkah pemerintah menekan para aktivis pergerakan merupakan cara - cara orde baru, dan untuk mengalihkan isu - isu fundamental mengenai kebijakan kenaikan harga BBM. Mengenai tuduhan, bahwa aksi yang turun ke jalan di danai sejumlah tokoh, dibantah sejumlah aktifis pergerakan mahasiswa.

Mereka turun ke jalan karena memang murni membela kepentingan rakyat, apalagi mereka yang miskin, yang paling merasakan dampak dari kenaikan BBM.

Tapi beberapa aktifis juga, tidak menutup mata, ada juga aksi demo yang di danai, karena mereka tidak menampik ada kebutuhan dana dalam setiap aksi, seperti kebutuhan untuk logistic. Tetapi mereka mengharamkan demontrasi yang memang sengaja dilakukan untuk membela kepentingan pemberi dana, bukan untuk kepentingan rakyat.

Kepentingan siapakah yang ada dibalik setiap aksi unjuk rasa, memprotes kebijakan pemerintah atas kenaikan BBM. Namun, jika berakhir rusuh, dan adanya aksi kekerasan, baik oleh pihak aparat kepolisian maupun mahasiswa, bukan simpati yang dituai, malahan sebaliknya.

Segmen III

Demo - demo yang sering kita lihat dijalanan, di Jakarta atau di daerah, ternyata seluruhnya melalui sebuah pengelolaan yang cukup matang. Bahkan tidak dipungkiri dibalik hadirnya demo dengan tujuan tertentu tak lepas dari iming - iming uang yang disiapkani oleh penyandang dana.

Salah seorang operator aksi demo mengungkapkan, aksi - aksi demonstrasi, selalu ada yang membiayai. Tujuan aksi demonstrasi pun bermacam – macam. Dari memprotes kebijakan pemerintah, untuk menaikkan atau menghancurkan nilai saham atau dolar, menaikkan pamor tokoh tertentu, atau menjadi pejabat, hingga upaya menggulingkan pemerintahan.

Besaran dana pun tergantung dari isu dan besaran massa yang akan dikerahkan. Bahkan ada yang mengucurkan dana hingga ratusan miliar untuk menggerakkan aksi demo, dengan skala nasional, seperti saat aksi demo untuk menggulingkan Presiden Abdurahman Wahid.

Organisasi demo pun sudah cukup rapih. Dari penyandang dana, operator, koordinator lapangan, hingga agen - agen pengerah massa. Mereka memiliki jaringan kuat dan sangat luas. Biasanya aksi - aksi juga melibatkan mahasiswa, LSM, Ormas, simpatisan partai politik, hingga massa yang benar - benar dibayar. Penyandang dana pun datang dari para tokoh, politisi, pengusaha, bahkan para pejabat sipil atau pejabat keamanan.

Aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa, atau kelompok pergerakan yang memperjuangkan kepentingan rakyat, biasanya masih murni untuk menyuarakan aspirasi rakyat. Meski ada yang mendanai, namun semata - mata hanya untuk membiayai keperluan logistic.

Namun jika aksi yang dilakukan oleh kelompok - kelompok tertentu dan membawa misi kepentingan kelompok atau tokoh tertentu, banyak yang menggunakan massa bayaran.

Mereka merekrut massa bayaran dari sejumlah kawasan yang memang biasa menyediakan diri untuk menggelar demo. Massa bayaran biasanya tidak tahu persis, apa yang mereka teriakkan saat berdemo.

Di Jakarta ada sejumlah kawasan yang menyediakan massa bayaran. Seperti di Cengkareng, Tanah Abang, Tanjung Priok, Cawang, Rawamangun dan sejumlah kawasan lain. Setiap peserta aksi demo dijanjikan uang 20 hingga 50 ribu rupiah.

Saat menjalankan aksi, masing - masing juga memegang peran, seperti yang sudah disepakati. Ada komandan lapangan, koordinator lapangan, tokoh utama, hingga peserta.

Bahkan menurut Deni, mereka juga berkordinasi dengan aparat keamanan, untuk menjaga agar aksi demo berjalan sesuai rencana. Namun jika demo telah keluar kesepakatan, maka tidak jarang akan terjadi bentrokan dengan aparat keamanan.

Yang unik, walaupun tidak ada perjanjian tertulis, namun jika dalam sebuah demo timbul bentrokan yang mengakibatkan terjadinya korban, sang penyandang dana akan memberikan jaminan kesehatan bagi korban. Jaminan kesehatan bisa berupa perawatan hingga operasi plastik sekalipun di sebuah rumah sakit berkelas di Jakarta.

Bagi operator demo, aksi akan dinilai berhasil jika sesuai dengan tujuan dan skenario yang telah dibuat. Namun semua yang dilakukan deni sebagai operator demo bukanlah materi semata. Tapi lebih kepada pencapaian target yang diinginkan penyandang dana. (Dv/Sup).

Nama:
Email:

More JEJAK KASUS:
[ more Jejak Kasus ]
© 2008, INDOSIAR.COM | QUICK MENU :