indosiar.com, Jakarta - Ratusan guru bantu dan honorer ini kembali menggelar aksi di depan Balaikota Jakarta. Aksi ini tepat digelar pada Perayaan Hari Guru Nasional, yang jatuh tanggal 25 November. Mereka datang dari wilayah DKI, untuk memperjuangkan nasib mereka.
Tuntutannya jelas, menagih janji pemerintah untuk mengangkat para guru honorer, dan guru bantu menjadi pegawai negeri sipil. Selain itu mereka meminta dicairkannya dana kesejahteraan tahun 2008 yang belum turun.
Para guru ini berteriak, meminta pemerintah provinsi DKI Jakarta memikirkan nasib mereka, yang sudah puluhan tahun mengabdi, namun tidak ada kejelasan status. Padahal sesuai Peraturan Pemerintah No. 48 tahun 2005, semua tenaga honorer, termasuk guru bantu harus sudah diangkat menjadi PNS sebelum 2009.
Mereka juga mengeluhkan kecilnya gaji yang mereka terima. Bahkan dibawah upah minimum provinsi. Di Jawa Tengah, ratusan guru dari berbagai pelosok, juga datang ke ibukota Semarang.
Mereka memanfaatkan moment Peringatan Hari Guru Nasional, untuk menagih janji pemerintah, untuk mengangkat guru bantu menjadi PNS. Mereka menggelar aksi di depan Kantor Gubernur. Dalam aksi ini mereka sempat menyanyikan lagu Hymne Guru.
Para guru ini juga menyatakan, diangkat menjadi PNS, adalah harapan terbesar dalam hidupnya. Karena mereka telah mengabdi selama bertahun – tahun, bahkan puluhan tahun untuk dunia pendidikan.
Di Surabaya, ratusan guru tidak tetap, menggelar unjuk rasa di depan Gedung DPRD kota. Aksi ini dilakukan saat digelar sidang paripurna antara DPRD dengan Wakil Walikota Arif Affandy, tepat satu hari menjelang Perayaan Hari Guru Nasional.
Rapat paripurna tersebut digelar untuk membahas kebijakan bidang pendidikan. Salah seorang peserta demo, bahkan pingsan karena kelelahan. Dalam aksi ini, para guru menuntut segera diangkat menjadi pegawai negeri sipil.
Mereka mengaku rata - rata sudah mengabdi selama 15 hingga 20 tahun. Menurut mereka, pengangkatan guru tidak tetap di kota Surabaya tergolong lamban. Karena di daerah lain, seperti Tulungagung dan Sidoarjo, banyak yang sudah diangkat menjadi PNS.
Aksi para guru diseluruh Indonesia, memang tak pernah berhenti. Mereka terus berjuang menuntut perbaikan nasib. Bahkan beberapa kali ribuan guru dari berbagai daerah menyerbu Jakarta, dan beraksi di depan Istana Kepresidenan.
Mereka mendesak agar pemerintah menepati janjinya, memperbaiki nasib para guru. Tentu para pahlawan tanpa tanda jasa ini, tak akan lelah menuntut haknya. karena selama ini mereka dengan tekun dan penuh perjuangan mengabdikan diri kepada dunia pendidikan.
Bahkan ribuan guru, berjuang didaerah terpencil, dan harus menempuh perjalanan berjam - jam berjalan kaki, menuju tempat kerjanya. Tidak sedikit dari mereka harus berjuang memperbaiki sendiri gedung sekolah yang rusak, bahkan nyaris roboh dimakan usia.
Mereka juga rela digaji ratusan ribu, bahkan tidak sedikit yang sama sekali tidak mendapatkan gaji.
Segment II
Pemerintah nampaknya memang serius untuk mengangkat guru honorer, menjadi pegawai negeri sipil, dengan dikeluarkannya peraturan pemerintah nomor 48 tahun 2005. .Sejak tahun 2005, sekitar 200 ribu lebih guru bantu telah diangkat menjadi pegawai negeri.
Saat ini masih ada 50.536 guru Bantu, yang belum diangkat menjadi PNS. Pada tahap awal, seluruh guru tidak tetap, harus mengikuti ujian. Setelah lulus mereka berhak atas tunjangan profesi yang dibiayai pemerintah pusat, dan tunjangan kesejahteraan dari masing - masing pemerintah daerah.
Namun dalam prakteknya, penyaluran uang tunjangan tersebut tidak lancer, bahkan macet. Guru bantu ini diangkat melalui peraturan pemerintah no. 48 tahun 2005. Namun guru bantu belum resmi berstatus sebagai pegawai negeri, dan proses pengangkatan mereka tergantung dari kebijakan pemerintah daerah masing - masing.
Di DKI Jakarta sendiri, masih ada sekitar 6000 lebih guru bantu yang belum diangkat. Ketua Forum Komunikasi Guru Bantu Indonesia wilayah Jakarta Selatan, Edi Sidibyo menyayangkan lambannya proses pengangkatan guru bantu oleh Pemda DKI Jakarta, meskipun payung hukumnya sudah jelas.
Pemda DKI tidak hanya terkesan enggan mengangkat mereka, bahkan tunjangan profesi sebesar 710 ribu dari pemerintah pusat juga sering terlambat dibayarkan, hingga para guru bantu harus melakukan aksi demo dulu untuk mendapatkan hak mereka.
Demikian juga tunjangan Kesra dari Pemda sebesar 500 ribu, yang tidak turunnya sering terlambat. Lambannya proses pengangkatan guru honorer, di berbagai daerah, membuat geram Menteri Pendidikan Nasional Bambang Sudibyo.
Bahkan Mendiknas berencana menggugat pemerintah daerah ke PTUN, jika terbukti tidak serius menyelesaikan persoalan guru honorer. Hingga saat ini, masih sekitar 50 persen dari seluruh Kabupaten, kota, yang belum menyelesaikan pengangkatan guru.
Data Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, menyebutkan 50.536 guru bantu masih mengantre diangkat menjadi pegawai negeri. Dari jumlah tersebut 28.505 di antaranya telah masuk ke proses pemberkasan. Seharusnya, sesuai PP No. 48 tahun 2005, semua guru bantu telah diangkat sebelum 2009.
Segment III
Ramdan dan Sri Gianti, adalah pasangan suami istri yang berprofesi sebagai guru. Mereka telah mengabdi sejak tahun 1996. Kini mereka tinggal disebuah rumah kontrakan, dikawasan Jakarta Selatan, seharga 500 ribu rupiah per bulan, bersama kedua anaknya.
Pada tahun 2003, mereka berdua mengikuti tes untuk menjadi guru Bantu, dan dinyatakan lulus. Sebelumnya mereka telah lebih dari 10 kali tes untuk menjadi pegawai negeri. Saat ini adalah hari - hari penantian yang panjang bagi mereka, karena belum juga diangkat menjadi PNS.
Ramdan mengajar selama 62 jam setiap minggu di dua sekolah berbeda. Sementara Sri Gianti mengajar di 4 sekolah berbeda di Jakarta Selatan. Setiap pagi Ramdan dan Sri Gianti harus berangkat menuju sekolah masing – masing, dan baru menjelang magrib Ramdan menjemput istrinya dan pulang ke rumah.
Untuk menutup kebutuhan sehari – hari, Ramdan akhirnya mencari penghasilan tambahan dengan berjualan madu sumbawa asli, konsumennya tentu tak jauh dari guru, dan rekan sejawat lainnya di sekolah tempat ia mengajar.
Sebagai guru bantu, Ramdan dan istrinya berhak atas uang tunjangan dari pemerintah pusat sebesar 710 ribu, dan tunjangan Kesra dari pemerintah provonsi DKI. Namun ternyata tunjangan - tunjangan tesebut turun tidak lancar.
Bahkan tunjangan dari pusat untuk tahun ini sama sekali belum turun. Tunjangan tersebut baru turun, jika para guru melakukan aksi demo. Ada pengalaman pahit, yang tak pernah dilupakan.
Setelah lulus tes menjadi guru bantu, Ramdan memberanikan diri membeli sepeda motor dengan cara kredit. Karena Ramdhan berpikir bisa membayar dengan uang tunjangan. . Namun ternyata uang tunjangan tidak turun teratur, hingga motornya diambil kembali oleh dealer, karena nunggak cicilan.
Beruntung, kepala sekolahnya berbaik hati dan meminjaminya sepeda motor. Sebagai seorang guru, cita - cita menjadi pegawai negeri sipil adalah tujuan terakhir dari pengabdian hidupnya.
Dengan menjadi pegawai negeri, Ramdan merasa lebih aman menghadapi berbagai persoalan hidup, apalagi hidup di kota besar seperti Jakarta. Namun ternyata mejadi PNS, harus melalui jalan berliku.
Pergantian Gubernur DKI Jakarta, sempat membawa harapan baru bagi Ramda. Karena Ramdhan merasa lelah menunggu dalam penantian yang panjang. Hingga impiannya terwujud, Ramdan dan istrinya Sri Gianti tampaknya masih harus menjalani kehidupan sebagai guru dengan apa adanya.
Ramdan mungkin belum akan bisa mengembalikan motor pinjaman dari kepala sekolahnya yang baik hati itu dalam waktu dekat. (Dv/Ijs)
