indosiar.com, Jakarta - Dalam seminar nasional Infrastruktur Developmen Trough Public Private Partnership di hotel Sultan, Jakarta Rabu siang diketahui Indonesia hanya bisa memenuhi kebutuhan investasi 2005-2009 sekitar 38% atau (US$ 25 Milyar dari kebutuhan rata rata US$ 13 Milyar per tahun.

Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bapenas Dedy Supriadi Priatna menyebut, investasi yang telah dilakukan pemerintah sebesar Rp 19,68 trilliun tahun 2005, Rp 36,321 trilliun di 2006, Rp 44,13 trilliun 2007, Rp 61,92 trilliun 2008. Untuk tahun berikutnya, pemerintah telah mengalokasikan dana Rp 222,63 trilliun atau sekitar US$24,7 Milyar.

Menurutnya, permasalahan yang dihadapi dalam setiap pelaksanaan proyek terhambat pada banyaknya stakeholder yang terkait dalam pengelolaan wilayah.

Pihaknya bersama pemerintah saat ini tengah merancang skema kerjasama Pemerintah dan Swasta dalam proyek proyek infrastruktur. Diataranya pengaturan kelembagaan, regulasi lintas sektor, bantua teknis untuk penyiapan proyek, dan penguatan pembiayaan.

Hal itu mengacu kepada keputusan presiden no 67/2005 tentang jenis jenis proyek KPS di bidang infrastruktur. Diantaranya Transportasi, jalan, pengarian, air minum, ail limbah, sarnaa persampahan, telekomunikasi, ketenagalistrikan, minyak dan gas bumi.

Namun kesemua itu disampaikan Dedy, akan dilakukan skala prioritas sesuai dengan kelayakan dan kebutuhan yang dipedomani oleh pemeritah.(Yud/Her)