indosiar.com, Jakarta - Hal itu diungkapkan Sri Mulyanto ketika bertemu dengan menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto dalam sarasehan warga boyolali di Kantor PU Sabtu (18/10/2008).

Permintaan Sri mengemuka, setelah adanya tuntutan warga yang menginginkan adanya pembangunan sumur dan kompensasi lahan. Saat ini, lanjutnya, dari 2/3 luas lahan di boyolali memang mengalami kekeringan dan sepertiganya dalam kondisi subur.

"Luas wilayah tersebut, 95.000 KK masih berada di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, kompensasi pembangunan pengembangan dan lahan menjadi hal yang diajukan oleh warga boyolali," tegas Sri.

Dia mengakui, untuk anggaran pengembangan sarana dan prasarana wilayah Kabupaten Boyolali masih mengandalkan pendapatan dari luar, bukan dari APBD.

Karena PAD yang hanya sekira tujuh persen tidak mampu membiayai belanja langsung daerah. Tetapi cukup hanya untuk belanja tidak langsung seperti gaji pegawai. Hal ini mengurangi kemampuan APBD boyolali.(Her)