indosiar.com, Jakarta - "Pemerintah sudah memetakan bagaimana memanfatkan dana segar milik bank pemerintah, namun terkendala oleh regulasi bunga pinjaman yang harus setara dengan suku bunga komersil," Ujar Menteri Pertahanan Juwono Sudarsono usai membuka Seminar Indodefece dan Aeroexpo di Halim Perdana Kusumah, Jakarta Timur Kamis (20/11) siang.

Kebijakan suku bunga pinjaman yang di berikan bank Indonesia kepada pendanaan pengadaan peralatan pertahanan dalam negeri menurut Juwono tetap pada nilai 9,4 persen. "Sementara yang kita minta adalah kurang dari itu,". Bunga yang lebih kecil menurut Juwono yakni kurang dari 6 - 7 persen.

Padahal menurut Juwono, saat ini badan usaha milik negara industri strategis butuh pendanaan berkisar 600 - 700 juta dollar, untuk bisa memproduksi kebutuhan persenjataan dalam negeri.

Selain kendala kebijakan moneter, proses pelaksanaan peraturan dalam PP 54 tahun 2008 itu juga tidak disertai petunjuk teknis. Pihaknya kata Juwono mengaku kesulitan dalam mencari penyelesaian dengan pemilik otoritas, pasalnya institusi BI sudah tidak lagi berada di bawah kewenangan pemerintah sejak 10 tahun.

Sementara itu, Sekertaris Jenderal Depertemen Pertahanan Letjend Syafrie Syamsudin menyebut hampir seluruh kebutuhan alut sista milik TNI bisa di produksi oleh badan usaha milik negara industri strategis. "Semua Armor vehicle sudah seluruhnya industri lokal, begitu juga amunisi peluru," ujarnya. Sementara teknologi radar, navigasi dan telekomunikasi masih belum bisa di produksi industri lokal.(Her)