HOME | BERITA | INFO UNTUK ANDA | LIVE STREAMING | LOWONGAN
indosiar dot com
FOKUS | PATROLI | RAGAM | GOSSIP | SINOPSIS | RESPOND ONLINE | INDOSIAR PEDULI | CORPORATE INFO
RAGAM

Keselamatan dan Kelalaian Kapal Ro - Ro Penumpang



Oleh : Capt. Syahwin Hamid - Ketua INNI

Transportasi adalah perpindahan manusia dan barang dari suatu tempat ketempat lain. Sepanjang sejarah perkembangan perekonomian suatu negara sangatlah tergantung dari bagaimana efesiennya sistem transportasi terlaksana.

Transportasi adalah suatu yang sangat vital bagi perekonomian negara, murahnya biaya transpor sumber daya alam ke wilayah produksi dan hasil produksi kepasaran adalah faktor utama bagi persaingan ekonomi. Data UNCTAD menyebutkan bahwa lebih dari 90 % perdagangan dunia diangkat dengan melalui transportasi perairan.

Moda transport kapal Ro - Ro penumpang suatu sub - sistem dari transport perairan dikenal sebagai suatu moda transport yang aman, ramah lingkungan dan efesien, karena alat transport ini sejak ia dirancang bangun, pada saat dibangun, dioperasikan sampai ditutup selalu diawasi oleh baik Pemerintah sebagai Regulator maupun Biro Klasifikasi untuk selalu memenuhi persyaratan keselamatan dan pencegahan pencemaran lingkungan serta jaminan untuk kenyamanan pemakai jasanya.

Sebagai salah satu moda transpor yang paling berhasil di dunia kapal Ro - Ro penumpang menunjukkan perkembangan yang sangat pesat, karena moda transpor ini sangatlah efesien dan efektif.

Di Indonesia moda transpor ini dimulai sejak jaman Belanda yang pada mulanya dibina oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan sejak 24 Agustus 1965 pembinaannya dialihkan ke Direktorat Jenderal Perhubungan Darat namun pengawasan dan pembinaan terhadap Keselamatan dan Kelaikan tetap dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

Sebagai negara kepulauan, Indonesia sangat membutuhkan sarana angkutan penyeberangan yang dapat menghubungkan antara pulau dan berperan sebagai salah satu moda transpor untuk menyebarluaskan hasil - hasil pembangunan keseluruh wilayah Indonesia. Dengan kata lain angkutan penyeberangan membantu menyalurkan seluruh hasil produksi ke konsumen.

Bagi masyarakat, angkutan penyeberangan sangatlah dibutuhkan keberadaannya. Selain sebagai alat transportasi bagi masyarakat, angkutan penyeberangan juga berfungsi untuk mendukung kegiatan perdagangan. Apalagi dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk dan meningkatnya taraf hidup penduduk di Indonesia maka diharapkan peran angkutan penyeberangan menjadi lebih besar.

Tentu masyarakat pemakai jasa harus dapat dijamin keselamatan dan kenyamanannya apabila mempergunakan moda transpor ini, peraturan perundangan tentang keselamatan dan kelaikan kapal Ro - Ro penumpang telah pula ada dan apabila dilaksanakan oleh semua pihak terkait secara konsekwen kita akan dapat mengurangi kemungkinan terjadinya kecelakaan.

Kapal Ro - Ro penumpang dikategorikan dalam Konvensi Internasional tentang Keselamatan Jiwa dilaut atau yang lebih dikenal dengan SOLAS Convention, sebagai Kapal Penumpang yang mempunyai ruang muat khusus untuk kendaraan memiliki persyaratan keselamatan dan kelaikan kapal yang sangat menjamin akan tingkat keselamatan yang prima bagi pemakai jasanya.

Sejak awal tahun 2007 kita mengalami beberapa kecelakaan kapal terutama kecelakaan kapal Ro - Ro penumpang walaupun kecelakaan ini tidak terjadi di angkutan penyeberangan tetapi kecelakaan kapal Ro - Ro penumpang angkutan laut, namun hal ini membuat dunia angkutan kapal Ro - Ro penumpang secara keseluruhan baik itu angkutan penyeberangan maupun angkutan laut memerlukan suatu tindakan untuk mencegah terulangnya peristiwa kecelakaan yang mengganggu kenyamanan dan keselamatan pemakai jasanya.

Apabila kita mempelajari siapa saja stake holder dari moda transpor ini salah satunya adalah awak kapal yang sehari - hari mengoperasikan kapal tersebut selain Perusahaan Pelayaran, Pemilik Kapalnya atau Operator, Pemerintah atau Regulator serta Pemakai Jasa.

Yang dimaksud dengan Keselamatan Kapal adalah keadaan kapal yang memenuhi persyaratan material konstruksi, bangunan, permesinan dan pelistrikan, stabilitas, tata susunan serta perlengkapan termasuk radio dan elektronika kapal yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian yang pelaksanaan penilikannya dilakukan secara terus menerus sejak kapal dirancang bangun, dibangun, beroperasi sampai dengan kapal tidak digunakan lagi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal.

Jadi apabila suatu kapal dioperasikan sudah dapat dipastikan bahwa kapal itu laik laut karena telah dan selalu diawasi oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal ini dibuktikan dengan adanya Port Clearance atau yang kita kenal Surat Ijin Berlayar walaupun istilah ini salah. Karena Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal tersebut belum akan memberikan Port Clearance bagi suatu kapal apabila dia masih meragukan kelaik lautan kapal tersebut.

Namun awak kapal dalam hal ini Nahkoda Kapal walaupun kapalnya telah diberikan Port Clearance oleh Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal tadi apabila sebagai nahkoda ia meragukan bahwa kapalnya tidak memenuhi persyaratan keselamatan kapal dapat untuk tidak melayarkan kapalnya sampai persyaratan keselamatan kapal terpenuhi atas permintaannya kepada Operator atau Pemilik Kapal.

Apakah hal - hal yang berkaitan dengan Keselamatan Kapal tadi sudah dapat dilaksanakan dengan baik penuh disiplin dan professional menjadi pertanyaan kita bersama sebab kalau sudah dapat dilaksanakan secara disiplin dan professional kemungkinan terjadinya kecelakaan sangatlah sedikit bahkan mungkin tidak akan pernah terjadi.

Perlunya pendidikan terhadap Awak Kapal, Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal dilaksanakan setidak - tidaknya sesuai dengan persyaratan minimal yang ditentukan dalam ketentuan pendidikan dan pelatihan bagi awak kapal sebagaimana diatur dalam Kovensi International tentang Pendidikan dan Pelatihan serta Tugas Jaga Bagi Awak Kapal (STCW Covention) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah disertai dengan pengawasan melekat, disiplin dan professional.

Pemilik Kapal atau Operator serta Pengelola Pelabuhan wajib dibekali dengan semua pengetahuan tentang hak dan kewajibannya masing - masing sebagai Pemilik Kapal atau operator serta Pengelola Pelabuhan yang pengaturannya telah pula dimasukkan dalam peraturan perundangan yang berlaku yaitu Sistem Manajemen Keselamatan Kapal (ISM Kode) dan Sistem Pengamanan kapal dan Fasilitas Pelabuhan (ISPS Code).

Pemakai Jasa juga harus diberikan penyuluhan sehingga Pemakai Jasa benar - benar mengetahui dan memahami hak dan kewajibannya sehingga selalu mengindahkan petunjuk dan larangan dari pihak Pemerintah, Pemiliki Kapal atau Operator serta Awak Kapal.

Dari hal - hal tersebut diatas kami dari Ikatan Nahkoda Niaga Indonesia berpendapat bahwa kecelakaan kapal dapat dihindari bahkan tidak terjadi apabila semua stake holder maupun melaksanakan tugas serta hak dan kewajibannya dengan penuh disiplin dan profesional.(Dv/Ijs)

Bookmark and Share