HOME | BERITA | INFO UNTUK ANDA | LIVE STREAMING | LOWONGAN
indosiar dot com
FOKUS | PATROLI | RAGAM | GOSSIP | SINOPSIS | RESPOND ONLINE | INDOSIAR PEDULI | CORPORATE INFO
RAGAM

Kontrasepsi dan Fenomena Keluarga Bahagia



indosiar.com - Kesadaran akan pentingnya kontrasepsi di Indonesia saat ini, masih perlu ditingkatkan guna mencegah terjadinya ledakan penduduk di Indonesia pada tahun 2015. Saat ini, ledakan penduduk merupakan salah satu permasalahan global yang muncul di seluruh dunia, di samping isu tentang global warming, keterpurukan ekonomi, masalah pangan serta menurunnya tingkat kesehatan penduduk.

Kekhawatiran akan terjadinya ledakan penduduk pada tahun 2015, mendorong pemerintah Indonesia membuat beberapa kebijakan penting. Sebab, penduduk yang besar tanpa disertai dengan kualitas yang memadai, justru menjadi beban pembangunan dan menyulitkan pemerintah dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional.

Di Indonesia, program pembangunan nasional, Keluarga Berencana (KB) mempunyai arti yang sangat penting dalam upaya mewujudkan manusia Indonesia sejahtera, disamping program pendidikan dan kesehatan. Data BKKBN terkini (2007) menyebutkan, penduduk Indonesia berjumlah sekitar 224,9 juta dan merupakan keempat terbanyak di dunia. Berdasarkan kuantitasnya, penduduk Indonesia tergolong sangat besar. Namun dari segi kualitasnya, masih memprihatinkan dan tertinggal dibandingkan negara ASEAN lainnya.

Hasil sementara Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) tahun 2007 menyebutkan, saat ini sebanyak 39 persen wanita Indonesia usia produktif yang tidak menggunakan kontrasepsi dengan sebaran 40 persen di pedesaan dan 37 persen di perkotaan. Upaya-upaya pemerintah untuk terus mengkampanyekan pentingnya KB sudah dilaksanakan sejak lama, dan saat ini direvitalisasi dengan mengikutsertakan semua pihak, termasuk peran swasta dan individu.

Tingkat Pemakai Alat Kontrasepsi atau Contraceptive Prevalence Rate (CPR) di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung menurun. Sebagai suatu kebutuhan, kontrasepsi terkait dengan kebutuhan fisik dan sosial. Sebagai kebutuhan fisik, kontrasepsi memiliki peranan dalam setiap fase reproduksi, yaitu untuk menunda kehamilan, menjarangkan serta mencegah kehamilan. Sedangkan sebagai kebutuhan sosial, kontrasepsi terkait dengan upaya mewujudkan program pembangunan suatu negara.

Kepala BKKBN, dr.Sugiri Syarief, MPA mengatakan saat ini, tingkat fertilitas di Indonesia (TFR) adalah 2,6 anak per wanita dan telah menurun sebanyak 50 persen dibandingkan dengan kondisi tahun 1970 yaitu 5,6 anak per wanita. Namun demikian tingkat TFR pada tiap propinsi tidak merata, berkisar dari 1,9 di Yogjakarta sampai 4,1 di Nusa Tenggara Timur.

Disisi lain, TFR pada masyarakat diperkotaan hanya 2,3, tetapi di masyarakat pedesaan mencapai 2,9. Namun demikian pasangan usia subur yang menggunakan metode kontrasepsi terus meningkat mencapai 61,4. Pola pemakaian kontrasepsi terbesar yaitu suntik sebesar 31,6 persen, pil sebesar 13,2 persen, IUD sebesar 4,8 persen, implant 2,8 persen, kondom sebesar 1,3 persen, kontap wanita (Medis Operasi Wanita ¬MOW) sebesar 3,1 persen dan kontap pria (Medis Operasi Pria - MOP) sebesar 0,2 persen, pantang berkala 1,5 persen, senggama terputus 2,2 persen dan metode lainnya 0,4 persen.

Fakta yang patut mendapat perhatian kita semua adalah pola kecenderungan pemakaian kontrasepsi di Indonesia. Pemakaian metode kontrasepsi suntik memperlihatkan kecenderungan peningkatan pada beberapa kurun waktu terakhir ini. Sebaliknya pemakaian metode kontrasepsi pil dan IUD cenderung menurun dari waktu kewaktu.

Metode MOW cenderung meningkat walaupun persentasenya masih sangat rendah dibandingkan dengan metode kontrasepsi lainnya. Sebagai gambaran, metode kontrasepsi suntik pada tahun 1991 hanya 11,7 persen, 1994 menjadi 15,2 persen, 1997 menjadi 21,1 persen, 2003 menjadi 27,8 persen dan 2007 mencapai 31,6 persen. Sedangkan metode IUD tahun 1991 sebesar 13,3 persen, 1994 menjadi 10,3 persen, 1997 menjadi 8,1 persen, 2003 menjadi 6,2 persen dan 2007 hanya 4,8 persen (sumber: SDKI).

Fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa masih banyak pasangan usia subur yang belum terpenuhi jenis kontrasepsi yang sesuai dengan pilihannya secara rasional, baik sesuai dengan tujuan pengaturan kelahirannya atau kondisi fisik biologisnya. Masih banyak pengguna kontrasepsi yang kurang efektif dan efisien serta memiliki jangka penggunaan sesuai kebutuhannya, apakah tujuannya untuk menunda atau menjarangkan kelahiran atau tidak menginginkan anak lagi.

Kecenderungan pola pemakaian metode kontrasepsi di Indonesia yang tidak rasional ini disebabkan bahwa pemilihan kontrasepsi secara rasional masih belurn tersosialisasi dengan baik karena proses informed choice, KIP dan Konseling belum dilaksanakan secara benar dan luas cakupannya. Padahal perkembangan teknologi kontrasepsi sesungguhnya didasari oleh konsep¬konsep yang rasional sesuai tujuan penggunaannya.

Selain itu, perlu diingat bahwa kontrasepsi rasional bukan hanya mempertimbangkan aspek efektifitas teknologi kontrasepsi dan tujuan penggunaan kontrasepsi (postponing, spacing atau limiting), tetapi harus mempertimbangkan secara rasional dari kriteria penerimaan dari aspek medis (medical eligible criteria).

Disisi lain kebutuhan pasangan usia subur (PUS) untuk ikut KB, sebesar 70,6 persen. Tetapi masih ada kebutuhan PUS untuk KB belum dapat dipenuhi atau biasa disebut unmeet need sebesar 9,1 persen, yang terdiri dari kebutuhan untuk spacing sebesar 4,3 persen dan untuk limiting sebesar 4,7 persen. Upaya pemenuhan kebutuhan ini (unmeet need) merupakan tantangan mendasar dalam pelaksanaan program KB.

Pada tataran globalpun, unmeet need tersebut dijadikan sebagai salah satu indikator keberhasilan program. Hambatan yang paling utama adalah masalah kemiskinan. Kemiskinan selalu berhubungan dengan masalah pemerataan, akses dan kualitas pelayanan KB dan kesehatan reproduksi. Masalah yang timbul dalam kesehatan keluarga, terutama kesehatan ibu dan anak lebih besar pad a daerah-daerah yang miskin (tertinggal).

Hal ini disebabkan:

  1. Pelayanan KB dan kesehatan reproduksi terutama ketersediaan kontrasepsi di daerah miskin sering kali belum tersedia secara meluas;
  2. Sulitnya menembus hambatan (batrier) geografis/fisik
  3. etersediaan tenaga yang tidak memadai
  4. Sumber dana dan peralatan yang kurang; dan
  5. Biaya transportasi ke tempat pelayanan yang tidak terjangkau oleh penduduk miskin.

Selain memperluas akses pelayanan untuk memenuhi kebutuhan klien, terutama penduduk miskin, maka penyediaan kontrasepsi gratis bagi keluarga miskin masih menjadi tanggung jawab pemerintah (BKKBN), sedangkan bagi keluarga mampu diharapkan memperoleh kontrasepsinya secara mandiri.

Di dunia ini, kira-kira 85 dari 100 wanita yang aktif secara seksual tidak menggunakan metode kontrasepsi apapun, sehingga terjadi kehamilan dalam waktu satu tahun 1 dan lebih dari seperempat wanita yang hamil melakukan aborsi atau melakukan pengguguran. Penting untuk dicatat, bahwa dari sekitar 123 juta wanita dunia yang tidak menggunakan kontrasepsi terutama berasal dari negara berkembang.(Her/Ijs)

 

Bookmark and Share