HOME | BERITA | INFO UNTUK ANDA | LIVE STREAMING | LOWONGAN
indosiar dot com
FOKUS | PATROLI | RAGAM | GOSSIP | SINOPSIS | RESPOND ONLINE | INDOSIAR PEDULI | CORPORATE INFO
RAGAM

Kuota 30 Persen Perempuan dalam Politik



Baca Juga:


Tags:

caleg perempuan

Berita HOT:

indosiar.com - Kaum perempuan harus tahu bahwa dalam Undang-undang No. 10 tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif dan Undang-undang No. 2 tahun 2008 tentang Partai Politik (Parpol), kuota keterlibatan perempuan dalam dunia politik adalah sebesar 30 persen, terutama untuk duduk di dalam parlemen. Bahkan dalam Pasal 8 Butir d UU No. 10 tahun 2008, disebutkan penyertaan sekurang-kurangnya 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan parpol tingkat pusat sebagai salah satu persyaratan parpol untuk dapat menjadi peserta pemilu. Dan Pasal 53 UU mengatakan bahwa daftar bakal calon peserta pemilu juga harus memuat paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan.

Ada yang pro dan ada yang kontra pastinya. Namun ketetapan itu sudah ada sejak awal tahun 2004 lalu, melalui UU No 12 tahun 2003 tentang Pemilu, yang secara khusus termaktub di pasal 65 ayat 1.

Dituliskan :

Tata Cara Pencalonan
Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 65
(1) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%.
(2) Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon sebanyak-banyaknya 120% (seratus dua puluh persen) jumlah kursi yang ditetapkan pada setiap Daerah Pemilihan.
(3) Pengajuan calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan ketentuan:
calon anggota DPR disampaikan kepada KPU;
calon anggota DPRD Provinsi disampaikan kepada KPU Provinsi yang bersangkutan; dan
calon anggota DPRD Kabupaten/Kota disampaikan kepada KPU Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Sayangnya, hingga sekarang banyak parpol yang masih kesulitan menjaring calon anggota legislatif (caleg) perempuan, terutama yang memiliki kapabilitas yang memadai.

Mengapa perempuan mempunyai wakil dalam politik ? Meski jaminan persamaan kedudukan laki-laki dan perempuan khususnya di bidang pemerintahan dan hukum telah ada dalam UUD 1945 pasal 27 ayati 1, namun sejatinya sistem nilai yang masih mengacu pada laki-laki sebagai sentral belum hilang. Kalaupun ada perempuan dalam bidang-bidang yang didominasi laki-laki, belum sampai pada pengambil keputusan tertinggi.

Adalah tugas partai politik untuk melakukan rekrutmen para calon legislatif perempuannya untuk memenuhi kuota 30 persen. Bagaimana caranya ? Bisa dilakukan melalui organisasi-organisasi underbow atau ormas-ormas. Bisa juga melalui perwakilan-perwakilan daerah.

Dengan adanya perwakilan 30 persen perempuan di parlemen, akan bisa menyuarakan banyak kepentingan perempuan. Jangan sampai hal yang menyangkut keberadaan perempuan, tetapi keputusannya didominasi oleh kaum laki-laki.(Ijs)

 

Bookmark and Share