TAG: Partai

Musyawarah Daerah Partai Golkar Kabupaten Semarang, diwarnai aksi bagi-bagi uang sebesar 5 juta rupiah, secara terbuka, kepada sejumlah pengurus kecamatan yang menjadi peserta musda.

Musda (Musyawarah Daerah) Partai Golkar Cirebon Minggu (03/01/10) malam, berlangsung ricuh dan berakhir buntu. Puluhan kader berusaha menerobos pintu dan memaksa masuk ke arena Musda. Sebelumnya sidang juga diwarnai hujan interupsi saat membahas tatib syarat calon ketua DPD.

Calon presiden Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono Kamis (21/05/09) malam, menemui para kyai khos se Jawa Timur di Surabaya. Sementara itu capres Partai Golkar, Jusuf Kalla melakukan hal serupa dengan menemui para kyai dan ulama Nahdlatul Ulama (NU) di Semarang, Jawa Tengah.

Kisruh yang dibina internal partai PPP sejak lama berujung damai. Surya Darma Ali dan Bachtiar Chamsyah menyatakan sepakat tidak akan memperuncing masalah.

Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Ka'ban dan tiga calon anggota legislatif dari PBB kota Bogor terancam pidana pemilu menyusul aksi pembagian 2000 paket sembako di rumah MS Ka'ban di kota Bogor Minggu (22/03/09) kemarin.

Pembagian sembako gratis di rumah Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) MS Ka'ban di Kota Bogor Minggu (22/03/09) kemarin, berlangsung ricuh. Sejumlah warga terinjak-injak bahkan ada yang jatuh pingsan saat berebut sembako tersebut.

Kampanye Partai Demokrat di Ternate Minggu (22/03/09) kemarin, diwarnai aksi baku pukul antar sesama simpatisan partai. Dua orang luka dalam peristiwa ini, sementara satu orang lainnya pingsan.

Kampanye terbuka Partai Golkar yang berlangsung Kamis (19/03/09) kemarin, menghadirkan Ketua Dewan Penasehat Partainya Surya Paloh dan mendapat sambutan luas masyarakat kota Ende, Nusa Tenggara Timur.

Partai Barisan Nasional (Barnas) memutuskan akan mencalonkan lagi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden pada pemilihan Presiden 2009 mendatang. Demikian dikatakan Ketua Partai Barnas Ventje Rumangkang.

18 partai peserta pemilu 2009 Selasa (05/08) kemarin, sepakat bersatu menolak aturan electoral threshold. Mereka menganggap ketentuan minimal perolehan suara pada pemilu mendatang itu hanya menguntungkan partai besar.