TAG: Korban Lapindo

Warga Porong, Sidoarjo, Jawa Timur kembali turun ke jalan mengaku sebagai korban lumpur Sidoarjo, mereka menuntut penuntasan pembayaran tanah mereka yang tenggelam oleh lumpur. Aksi mereka warnai dengan memblokir jalan raya Porong dan juga jalur kereta api.

Pembuangan lumpur Lapindo ke sungai Porong selama 5 tahun terakhir akhirnya membentuk sejumlah pulau baru di muara sungai Porong di Selat Madura. Pulau seluas 90 hektar ini oleh BPLS dijadikan wilayah konservasi alam untuk menjaga ekosistem pesisir.

Belasan warga korban lumpur Lapindo dari desa Ketapang menghentikan aktifitas penanggulan dan mengusir alat berat dari tanggul lumpur. Aksi ini dilakukan sebagai protes pengaliran lumpur ke bekas desa Ketapang karena cicilan pembayaran ganti rugi dari Lapindo belum terbayar.

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia akan tetap melakukan penyelidikan dalam kasus lumpur Lapindo, meski Polda Jawa Timur telah mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan atau SP3 atas kasus tersebut. Penyelidikan oleh Komnas HAM ini dilakukan menyusul adanya dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan PT Lapindo Brantas.

Dari kawasan lumpur Lapindo, Sidoarjo, Jawa Timur, Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional (UASBN) berlangsung lancar. Bahkan di SD Negeri Besuki yang tahun lalu tergenang lumpur kali ini bisa menyelenggarakan ujian dengan lancar.

Korban luapan lumpur Lapindo yang berdemo ke Jakarta, menuntut hak mereka hingga saat ini masih bertahan dikantor Kontras, Komnas HAM dan LBH Jakarta. Kendati bekal mereka semakin menipis, mereka tetap bertahan dan akan terus menggelar aksi demo sampai tuntutan mereka terpenuhi.

PT Minarak Lapindo Rabu (25/02/09) kemarin, membagikan 1500 rekening sebagai realisasi sistem pembayaran dengan cara mencicil 15 juta perbulan. Pembagian rekening ini merupakan tahap kedua dari empat tahap keseluruhan.

Ratusan warga korban lumpur yang menerima relokasi di perumahan Nirwana Village Sidoarjo mendatangi tempat tinggal pihak kontraktor. Mereka menuntut segera dilakukan pembangunan relokasi di perumahan village dan melarang pengelola menjual perumahan kepada pihak umum.

Rencana pihak Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) menjadikan desa Renokenongo sebagai kolam lumpur Lapindo mendapat perlawanan dari salah satu keluarga warga desa Renokenongo.

Belasan orang yang mengatasnamakan karyawan dan pimpinan perusahaan PT Oriental Samudera Karya Osaka melakukan aksi pemblokiran akses jalan tanggul menuju semburan lumpur panas Lapindo di Porong Sidoarjo.