TAG: Pendidikan

Di Tangerang, Banten, ratusan siswa Sekolah Dasar Negeri Kunciran 7 kini harus mengikuti proses belajar mengajar dalam kondisi lesehan. Mengingat dari 11 ruang kelas, hanya 5 ruang kelas yang dilengkapi meja dan kursi untuk para siswa.

Iklan pendidikan gratis oleh Departemen Pendidikan Nasional ternyata tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Sekolah SD dan SMP Negeri yang katanya gratis itu jauh semakin mahal karena masih banyak pungutan-pungutan lain yang makin memberatkan para orangtua murid.

Di puncak peringatan Hari Pendidikan Nasional Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar sektor pendidikan mendapat perhatian yang utama. Ini penting agar Indonesia dapat menjadi bangsa yang mandiri dan mempunyai daya saing.

Capres - cawapres JK dan Wiranto Minggu (24/05/09) kemarin, mengikuti diskusi dengan sejumlah budayawan di Gedung Kesenian Jakarta. Temanya tentu tidak jauh yaitu Presiden dan Kebudayaan.

Permainan seringkali menjadi salah satu cara untuk mengajarkan anak tentang nilai - nilai sosial, seperti menghargai orang lain, sabar menunggu atau tidak marah kalau kalah.

Sejak pemerintah mengubah status Perguruan Tinggi Negeri menjadi badan hukum pada tahun 1999, biaya pendidikan di perguruan tinggi naik tajam. Alasan pemerintah mengubah status perguruan tinggi negeri, menjadi badan hukum milik pemerintah, atau BHMN, karena perguruan tinggi negeri dinilai tidak efisien, sementara anggaran pemerintah terbatas.

Tak bisa dipungkiri hingga kini pendidikan yang layak masih sebatas impian bagi jutaan anak dari keluarga kurang mampu. Di Jember, Jawa Timur, ada sebuah rumah bermain dan belajar moderen khusus bagi anak-anak dari kalangan miskin, secara gratis.

Tingkat perekonomian yang rendah seringkali memunculkan perlakukan diskriminatif, termasuk di dunia pendidikan. Hal itu dialami 10 siswa Sekolah Menengah Atas Negeri 4 dikawasan Tiban Lama, Batam.

Segenap anggota Dewan Perwakilan Daerah Rabu (15/08/07) ini mengikuti pembukaan masa sidang tahun 2007 - 2008 di Gedung DPR - MPR Jakarta. Dalam masa sidang kali ini, DPD akan fokus pada pemenuhan anggaran pendidikan sebesar 20 % dalam APBN.

Maraknya pungutan liar di sekolah seharusnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah. Namun Depdiknas menyiratkan bahwa sebenarnya pungutan sekolah dibenarkan, asalkan tidak memberatkan dan dapat dipertanggungjawabkan secara transparan.