TAG: Sidang - Page 3

Mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Serinata, akhirnya divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Mataram, Nusa Tenggara Barat, atas dakwaan korupsi dana APBD NTB tahun 2003. Putusan majelis hakim ini lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntutnya 4 tahun penjara.

Prita Mulyasari sendiri mengaku lebih siap menghadapi sidang kedua kali ini. Meski mengaku masih trauma karena sempat dijebloskan kedalam penjara wanita Tangerang selama tiga minggu, namun Prita mengaku tetap akan mematuhi prosedur hukum dan berharap agar kasusnya ini segera selesai.

Prita Mulyasari yang didakwa melakukan pencemaran nama baik terhadap Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang melalui surat elektronik yang dikirim ke teman-temannya Kamis (11/06/09) kembali menjalani persidangan yang kedua di Pengadilan Negeri Tangerang, Banten.

Sedikitnya tiga element masyarakat Kamis (11/06/09) melakukan aksi unjuk rasa pada saat sidang kasus Prita ini berlangsung di Pengadilan Negeri Tangerang. Para pengunjuk rasa ini selain menuntut agar Prita dibebaskan tanpa syarat, juga menuntut agar pemerintah memperketat pengawasan terhadap layanan kesehatan rumah sakit-rumah sakit swasta.

Prita Mulyasari terdakwa kasus Undang Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) hingga kini masih trauma atas kasus yang menimpa dirinya. Selain tidak mau lagi menggunakan internet dan mengirim surat via email, Prita juga tidak mau bekerja dengan fasilitas IT.

Dukungan terhadap kasus yang menimpa Prita Mulyasari datang dari berbagai pihak, mulai dari Dewan Pers, Komnas HAM, YLKI dan para bloger. YLKI menilai kasus Prita adalah pelajaran bagi Departemen Kesehatan agar mengawasi rumah sakit.

Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga yang menulis email tentang tidak memuaskannya pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional Tangerang dan sempat ditahan hampir 2 minggu Rabu (04/06/09) ini menjalani sidang di Pengadilan Negeri Tangerang.

Sidang sengketa perselisihan hasil pemilu legislatif 9 April lalu Senin (18/05/09), mulai digelar di Mahkamah Konstitusi Jakarta. MK telah menerima 594 perkara sengketa pemilu 2009 yang dilaporkan 38 partai politik dan 16 calon Anggota DPD dari 16 provinsi.